Sanksi Menanti ASN yang Terlibat Tahapan Pencalonan

Rhobi Shani    •    Jumat, 23 Sep 2016 11:51 WIB
pilkada serentak
Sanksi Menanti ASN yang Terlibat Tahapan Pencalonan
Komisioner Bawaslu Jateng Teguh Purnomo (kiri) bersama komisioner Panwaslu Jepara Tasykuri (tengah) dan Ketua Panwaslu Jepara Arifin (kanan) -- MTVN/Rhobi Shani

Metrotvnews.com, Jepara: Aparatur Sipil Negara (ASN) Jepara diingatkan untuk tidak terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada. Jika terbukti ada keterlibatan ASN dalam Pilkada, sejumlah sanksi siap menanti.

Aturan soal larangan ASN terlibat politik praktis tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pilkada Serentak. SE itu penegasan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Kami siap memproses jika ada yang nekat melanggar aturan soal netralitas ASN," ujar Ketua Panwaslu Jepara Arifin, Jumat (23/9/2016).

Arifin menjelaskan, pihaknya akan memaksimalkan peran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam proses pengawasan. Tidak hanya PNS yang diawasi, tapi juga kemungkinan keterlibatan TNI atau Polri.

"Masyarakat juga kami minta ikut bersama-sama melakukan pengawasan, agar proses pendaftaran dan tahapan pilkada lainnya berjalan sesuai ketentuan," ujar Arifin.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo menyampaikan, pilkada di Jepara termasuk yang disoroti khusus oleh Bawaslu Jawa Tengah. Pasalnya, dua petahana yang saat ini masih menjabat bupati dan wakil bupati sama-sama mencalonkan diri sebagai bupati.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berpasangan dengan Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi. Sementara, Wakil Bupati Jepara Subroto berpasangan dengan pengusaha mebel Nur Yahman.

"Diakui atau tidak, baik bupati maupun wabup sama-sama memiliki pendukung di kalangan ASN. Ini yang akan kita awasi ketat," kata Teguh.

Berdasarkan pengalaman saat Pilkada Purbalingga 2015, Bawaslu menemukan adanya keterlibatan ASN. Ajudan petahana yang berasal dari ASN ikut dalam arak-arakan saat proses pendaftaran ke KPU. Bawaslu pun memproses pelanggaran pemilu tersebut.

"Jangan sampai hal ini terjadi di Jepara atau enam kabupaten/kota lainnya," pungkas Teguh.

Hari ini, kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dijadwalkan mendaftar ke KPU Jepara. Masing-masing akan datang bersama pendukungnya.


(NIN)