72 Juta NIK Diakses untuk Daftar Ulang Kartu Prabayar

Ahmad Mustaqim    •    Jumat, 03 Nov 2017 15:48 WIB
telekomunikasi
72 Juta NIK Diakses untuk Daftar Ulang Kartu Prabayar
Pedagang meregistrasi kartu prabayar pada gerai miliknya -- ANT/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Sebanyak 72 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) telah diakses untuk pendaftaran ulang kartu prabayar. Pihak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri memastikan, proses registrasi masih berjalan.

"Sampai sekarang tak ada masalah apa-apa. Jika proses (registrasi ulang) lama, karena ada antrean, tapi tidak ada masalah," kata Direktur Jenderal Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat 3 November 2017.

Zudan meminta masyarakat tak memercayai berita bohong soal bahaya melakukan regiatrasi ulang kartu prabayar. Menurutnya, syarat pencantuman NIK atau KK agar bisa mendata dan mencegah adanya tindak kejahatan atau penipuan.

(Baca: Data Pengguna Kartu Prabayar tak Akan Disalahgunakan)

Pengelola atau provider, lanjut Zudan, hanya diizinkan mengetahui nomor dan tak memiliki hak mengakses data rinci KK. "Hanya untuk mencocokkan," ungkapnya.

Zudan menjelaskan, pihaknya menerapkan alat bernama Virtual Privat Network (VPN) dalam pendaftaran ulang kartu prabayar yang bekerja sama Kemenkominfo dengan provider. Sistem VPN tak memakai saluran umum seperti internet dan android.

"Seperti jalan tol, yang bisa pakai orang tertentu. Provider hanya membaca tanpa bisa mengakses, jadi aman," tuturnya.

(Baca: Menilik Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi)

Tujuan registrasi ulang, kata Zudan, untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, memberikan perlindungan konsumen, serta demi keamanan negara. Selain itu, agar pemerintah bisa mengelola tata pemerintahan lebih tertib dan aman.

"Jangan sampai keluarga kita ditipu. Masyarakat ada yang ingin tidak tertib, seperti teroris, penipu, dan penyebar hate speech. Jika seluler ditutup, mereka tak bisa main," ujarnya.

Zudan mengakui, selama ini pemerintah kesulitan melacak pihak-pihak yang melakukan kejahatan. Pelaku biasanya hanya bisa dilacak koordinat keberadaannya. Dengan registrasi ulang memakakai nomor KIK dan KK, pelaku kejahatan bisa mudah dicari.

Pemerintah memberikam batasan waktu registrasi hingga 28 Februari 2018. Targetnya, sekitar 300 juta pemakai sim card melakukan registrasi ulang.

"Seperti menyerahkan KTP ke hotel atau pas bayar pajak. Pihak hotel atau petugas pajak tak boleh melanggar. Jika melanggar, ada banyak sanksi, bisa ditutup, sanksi pidana, administrasi, dan perdata," pungkas Zudan.

 


(NIN)