Imigrasi: Gugatan Novanto soal Pencegahan Salah Alamat

Pythag Kurniati    •    Kamis, 16 Nov 2017 12:55 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Imigrasi: Gugatan Novanto soal Pencegahan Salah Alamat
Ketua DPR Setya Novanto. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Solo: Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait status pencegahan ke luar negeri. Tim kuasa hukum Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menganggap gugatan yang dilayangkan Novanto salah alamat (error in persona).

"Jawaban kami terhadap gugatan penggugat, ini error in persona," ungkap Kepala Bagian Humas Imigrasi Kemenkum HAM Agung Sampurno yang juga merupakan salah satu tim kuasa hukum Dirjen Imigrasi, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 16 November 2017.

Novanto, lanjutnya, menggugat surat dinas keluar Dirjen Imigrasi. Surat tersebut memuat arahan memasukkan Novanto dalam daftar sistem pencegahan di Dirjen Imigrasi atas keputusan KPK.

"Terkait hal itu, kami tarik sementara paspornya (Setnov). Surat tugas inilah yang digugat," jelas Agung.

Menurut Agung, Dirjen Imigrasi bukan pihak pembuat keputusan. Surat tugas yang dikeluarkan didasarkan pada keputusan KPK.


Kepala Bagian Humas Imigrasi Kemenkum HAM yang juga merupakan salah satu tim kuasa hukum Dirjen Imigrasi, Agung Sampurno di Kota Solo, Kamis, 16 November 2017. Foto: Metrotvnews.com / Pythag Kurniati


Mengacu Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, disebutkan bahwa Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Ketua KPK, Kepala BNN, atau pimpinan kementerian/lembaga memiliki kewenangan Pencegahan yang menyangkut keimigrasian.

Kemudian, pihak-pihak tersebut bertanggung jawab atas keputusan, permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya. "Jadi secara UU, penyampaian keberatan bukan pada kami, tapi pada pejabat yang membuat keputusan, dalam hal ini KPK," papar dia.

Agung memastikan, timnya akan membuktikan dalam persidangan bahwa dokumen yang digugat oleh Setnov bukan merupakan surat keputusan. "Melainkan surat tugas biasa dan itu bukan objek dari Tata Usaha Negara (TUN)" ujarnya.

Setnov mendaftarkan gugatannya pada Jumat, 20 Oktober 2017 lalu dengan nomor perkara219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Dirjen Imigrasi Kemenkumham.


(SUR)