Larangan Merokok di Kantor Pemerintah DIY Segera Terbit

Patricia Vicka    •    Jumat, 13 Apr 2018 20:19 WIB
perda rokok
Larangan Merokok di Kantor Pemerintah DIY Segera Terbit
Ilustrasi larangan merokok. Foto: MI/Susanto

Yogyakarta: Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diterapkan per 20 Maret 2018. Surat Edaran (SE) larangan merokok sembarangan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi perkantoran pemerintah segera dikeluarkan.  

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi SE digodok untuk memperkuat komintmen pemerintah dalam penerapan Perda KTR. "Kalau SE sudah diedarkan, seluruh PNS wajib mematuhinya. Yang enggak patuh akan kami tegur dan bisa kena denda," di Yogyakarta, Jumat, 15 April 2018.

Pemkot akan menyiapkan ruangan khusus merokok yang nyaman bagi para Pegawai Negri Sipil (PNS). Menurut Heroe, Perda KTR tidak berarti melarang sama sekali orang untuk merokok.

Perda tersebut masih memperbolehkan PNS merokok di tempat yang sudah disediakan. Tempat merokok nan nyaman harus dibuat karena kawasan merokok yang tersedia tak layak.

"Di Balaikota (kantor Walikota) tempat untuk merokok hanya bilik kecil di bawah pohon. Kurang nyaman dan kurang banyak bagi para ASN. Maka kami siapkan ruangan khusus yang nyaman," ujarnya.

Di tahap awal penerapan Perda KTR, ada tujuh kawasan yang dilarang merokok sembarangan yakni  pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas pendidikan seperti sekolah dan universitas, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain, angkutan umum dan lokasi fasilitas umum.

Pada tujuh kawasan itu, pengunjung hanya boleh merokok di ruangan khusus yang disediakan.


(SUR)