Ganjar Minta Verifikasi SKTM Tidak Sekadar Sampling

Budi Arista Romadhoni    •    Selasa, 10 Jul 2018 17:41 WIB
PPDB 2018
Ganjar Minta Verifikasi SKTM Tidak Sekadar Sampling
Ganjar Pranowo di konser Europe (Foto: Medcom/Elang)

Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta seluruh guru memverifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan Surat Keteramgan Tidak Mampu (SKTM).

"Karena pengguna SKTM tidak menggunakan nilai, maka kalau tercoret nanti yang di bawah naik. Hari ini saya minta semua melaporkan sampai nanti malam sebelum besok kita umumkan," katanya saat di temui di Hotel Patrajasa, Semarang, Selasa, 10 Juli 2018.

Ganjar tidak menutup kemungkinan, pengumuman siswa yang diterima di SMA dan SMK Negeri bakal mundur, karena verifikasi belum selesai.

"Verifikasi saya minta semua, bukan hanya sampling. Semua dicek. Tetapi kalau masih banyak yang harus diverifikasi, pengumuman kita tunda 1-2 hari, tapi kalau nanti malam saya tunggu selesai, besok kita umumkan yang diterima," jelasnya.

Dia megungkapkan, PPDB 2018 siswa baru yang menggunakan SKTM paling banyak dari SMK.

"SMK lebih banyak yang punya SKTM dan yang diterima. Saya melihat ada sedikit kewajaran. Karena rata-rata mereka yang tidak mampu berfikir lebih baik masuk ke SMK," tuturnya.

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA Negeri memiliki Daya tampung 113. 325 siswa, pendaftar mencapai 113.092 siswa. Pengguna SKTM, 62.456, kemudian yang diterima dan sudah terverifikasi dengan benar 26.507 siswa atau 23,5 persen dari total daya tampung siswa.

"Bahwa ada beberapa sekolah yang menggunakan SKTM 100 persen kita verifikasi. Yang dicoret menggunakan SKTM di SMA 35. 949. Kami serius karena demoralisasinya tinggi," terangnya.

Kemudian SMK Negeri mempunyai daya tampung 98.486 siswa, pendaftar mencapai 108.460 siswa, dan Pengguna SKTM 86.436, SKTM yang diterima 44.320 atau 45 persen dari total daya tampung siswa.

"Pendaftar SMK menggunakan SKTM yang dicoret 42.116 siswa. Jadi Total yang dicoret SMA dan SMK 78.065 siswa," ucapnya.

Ganjar bisa memberikan sanksi, kepada perangkat desa atau kelurahan yang telah memberikan SKTM yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Saya belum bisa bicara sanksi, tapi kita bina dulu. Mungkin yang menerbitkan dari RT RW sampai kades bisa saja karena tekanan," tandasnya.


(LDS)