Pemkab Jepara Gelontorkan 46,5 Milar untuk THR

Rhobi Shani    •    Kamis, 07 Jun 2018 13:29 WIB
tunjangan hari raya
Pemkab Jepara Gelontorkan 46,5 Milar untuk THR
lustrasi PNS. (Foto: Antara/Widodo S Jusuf).

Jepara: Aparatur sispil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal menerima tunjangan hari raya (THR). Anggarannya sebanyak Rp46,5 miliar itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

“Setiap tahun sudah kami siapkan pos anggarannya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, Kamis, 7 Juni 2018.

Selain menyiapkan THR, Pemkab Jepara juga telah mengalokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP). Anggaran yang disiapkan dari APBD untuk membayar TPP sebanyak Rp6,5 miliar.

“TPP sudah dialokasikan sampai Desember, kalau ada kekurangan nanti diajukan lagi diperubahan,” kata Sholih.

Ditambahkan Sholih, TPP, dan THR untuk ASN diberikan nontunai melalui transfer bank. Pekan ini, THR mulai ditransfer ke rekening ASN.

Berkait pegawai harian lepas (Harlep) dan guru tidak tetap (GTT), Sholih menegaskan, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran THR untuk pegawai Harlep dan GTT.

DPR: THR dan Gaji Harus Diimbangi Kinerja


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan ada tiga sumber anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS. Jika satu sumber tak cukup, akan mencari dari dua sumber lain.

"Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga. Kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan. Dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dilansir Antara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.

Syarifuddin menjelaskan penjadwalan ulang kegiatan adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah tersebut.

"Daerah itu sudah sangat paham dengan penjadwalan ulang kegiatan," tambahnya.

Selanjutnya, uang kas daerah bisa diperoleh dari penghematan belanja daerah dan juga dana dari pelampauan anggaran.

"Contohnya, ada satu pos anggaran Rp1 miliar, setelah dilelang, katakanlah ada pihak ketiga menawar Rp900 juta, berarti kan ada sisa uang Rp100 juta. Itu namanya kas yang tersedia," ujarnya.

Penyesuaian anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut dilakukan dengan mengubah penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tanpa menunggu perubahan APBD TA 2018. Penyesuaian ini selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD.




(ALB)