Perguruan Tinggi Harus Fasilitasi Kelompok Disabilitas

Pythag Kurniati    •    Kamis, 07 Dec 2017 13:33 WIB
hak asasi manusia
Perguruan Tinggi Harus Fasilitasi Kelompok Disabilitas
Seminar Hari HAM Sedunia ke-69 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kamis, 7 Desember 2017. Foto: Medcom.id / Pythag Kurniati

Solo: Perguruan tinggi harus mampu menghilangkan diskriminasi fisik dan identitas, termasuk bagi kelompok disabilitas. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong perguruan tinggi menjadi rumah belajar inklusif dengan menberikan fasilitas bagi mereka yang kekurangan.
 
Menristekdikti mengakui tidak semua penyandang disabilitas memiliki akses ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi  di Indonesia juga belum banyak memfasilitasi penyandang disabilitas.

"Perguruan tinggi dengan standar fasilitas lengkap untuk penyandang disabilitas hampir belum ada," ungkap Staf Ahli Bidang Akademik Kemenristekdikti Paulina Panen saat menghadiri peringatan Hari HAM ke-69 Sedunia di Kota Solo, Kamis, 7 Desember 2017.

Beberapa universitas sudah memulai upaya menuju rumah belajar inklusi. Salah satunya dengan membangun fasilitas ramp (jalur landai) bagi penyandang disabilitas.

"Tapi memang di seluruh Indonesia belum banyak. Sebab juga membutuhkan biaya yang spesifik," paparnya.

Pendidikan tinggi yang inklusif diatur dalam Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 5 disebutkan, perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Ia mendorong semua lapisan masyarakat mulai dari LSM, pemerintah, akademisi, cendekiawan, industri mengeratkan tangan mewujudkan perguruan tinggi sebagai rumah belajar inklusif.

"Yang terpenting, perguruan tinggi juga harus mengembangkan pemahaman melawan diskriminasi berdasarkan perbedaan rasial, fisik dan intoleransi yang berimbas pada pengabaian ketakutan, eksploitasi dalam dunia pendidikan," beber dia.

Sementara Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi menjelaskan, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap orang. Pemerintah pun berkewajiban membangun sekolah-sekolah inklusi.

Kemenkumham mencatat, ada 9.130 sekolah inklusi dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). "Kemudian 2.186 sekolah berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia termasuk tempat-tempat khusus bagi kaum disabilitas di perguruan tinggi," urainya.


(SUR)