SKB 4 Menteri Usaha Padat Karya Dana Desa Segera Rampung

Pythag Kurniati    •    Selasa, 12 Dec 2017 19:13 WIB
dana desa
SKB 4 Menteri Usaha Padat Karya Dana Desa Segera Rampung
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan (baju abu-abu) di Boyolali, Jawa Tengah. Foto: Medcom.id/Pythag Kurniati

Solo: Pemerintah saat ini tengah menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri mengenai pengelolaan anggaran dana desa. Di dalamnya mengatur usaha padat karya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa.

Empat mmenteri yang terlibat dalam penyusunan SKB yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Menteri Keuangan serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan mengemukakan, SKB 4 Menteri ditarget rampung kurang lebih dua pekan lagi. "Sebelum tanggal 24, sebelum Natal, mudah-mudahan SKB tentang Padat Karya ini sudah kita tanda tangani," ujar Nata di Boyolali, Selasa, 12 Desember 2017.

Ia menerangkan, SKB ini juga mengatur persentase anggaran dana desa yang dialokasikan bagi padat karya. Dana desa yang naik menjadi Rp1 miliar tahun depan akan digunakan 30 persennya untuk usaha padat karya.

Sementara memroses penyusunan SKB, pihaknya terus melatih pemerintah desa. Tujuannya, agar peningkatan dana desa di tahun mendatang dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Pelatihan menitikberatkan manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tidak kalah pentingnya soal pembangunan desa dan membuat peraturan desa.

"Empat hal pokok itu kami ajarkan pada desa-desa," katanya

Sementara Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Papdesi) Budiman Sudjatmiko menegaskan, pengelolaan dana desa yang baik dan benar mampu membuat desa menjadi mandiri. Tak hanya itu, lapangan kerja terbuka lebar dan berimbas pada ditekannya urbanisasi.

Politikus PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI ini mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa mengelola anggaran. Desa diberikan ruang untuk membangun hal yang bermanfaat.

Maka Papdesi pun melakukan evaluasi secara berkelanjutan pada desa-desa di Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan. "Misalnya apakah kemiskinan desa berkurang, apakah kesenjangan berkurang dan bagaimana dampaknya pada pendapatan masyarakat desa," tutur dia.


(SUR)