Sepertiga Kabupaten/Kota di Indonesia Belum Inisiasi Daerah Layak Anak

Pythag Kurniati    •    Rabu, 20 Dec 2017 12:38 WIB
Sepertiga Kabupaten/Kota di Indonesia Belum Inisiasi Daerah Layak Anak
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KP3A Lenny N. Rosalin. Foto: Medcom.id/Pythag Kurniati

Solo: Dalam kurun 2006 hingga 2010, pemerintah membuat program kabupaten/kota layak anak. Namun sepertiga kabupaten kota belum seluruh daerah di Indonesia mulai menginisiasi kota/kabupaten layak anak.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), baru 349 dari 516 kabupaten/kota di Indonesia yang telah menginisiasi pembentukan kota/kabupaten layak anak. Baru 68 persen yang memulai pembanungan dan pengembangan wilayah ramah anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KP3A Lenny N. Rosalin menyebut banyak alasan sepertiga daerah lain belum menuju kawasan ramah anah. "Misalnya kepala daerahnya ganti, kepala daerah belum terinformasi, dan lain sebagainya," beber dia di Solo, Selasa, 19 Desember 2017.

Padahal, menurut Lenny, inisiasi daerah layak anak amat penting karena 85 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak.

Untuk mendorong daerah semakin peduli gerakan ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi daerah yang berupaya mencapai indikator kota/kabupaten layak anak. Penghargaan tersebut diberikan secara bertingkat, mulai dari kategori pratama, madya, nindya dan utama. Terakhir, jika semua indikator terpenuhi, kota/kabupaten bakal berpredikat layak anak.

Mengacu data, baru 126 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori. "Tertinggi dicapai oleh dua kota, yakni Solo dan Surabaya yang berpredikat utama," urai dia.

Belum ada satu pun kota/kabupaten di Indonesia yang menyandang predikat kabupaten/kota layak anak/ Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong seluruh kabupaten/kota menginisiasi kabupaten/kota layak anak. Salah satu percepatan yang dilakukan yakni menggelar kunjungan di Kota Solo, Jateng sebagai kota peraih penghargaan utama.

Kunjungan dilakukan di beberapa lokasi seperti Taman Cerdas yang memang disiapkan bagi anak-anak di Kota Solo. "Supaya kota-kota lain bisa saling belajar, sharing," ujarnya.

Lenny memaparkan, upaya memenuhi indikator kota/kabupaten layak anak penting dilakukan oleh berbagai pihak. Hal itu tertuang dalam Undang,-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 21 disebut, kota layak anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. Kemudian, di Pasal 72, selain pemda ada beberapa pihak yang harus berperan serta.

"Antara lain lembaga masyarakat, dunia usaha dan media," imbuhnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menargetkan, tahun 2030 Indonesia menjadi negara layak anak. "Dengan target 516 kabupaten/kota yang telah menginisiasi dibentuknya kabupaten/kota layak anak," pungkasnya.
(SUR)