Kementerian PUPR Dorong BPD Optimal Salurkan KPR

Pythag Kurniati    •    Senin, 04 Sep 2017 14:25 WIB
kpr
Kementerian PUPR Dorong BPD Optimal Salurkan KPR
Penandatanganan kesepakatan bantuan teknis percepatan realisasi KPR FLPP bagi BPD dalam mendukung program satu juta rumah di Kota Solo, Jawa Tengah.

Metrotvnews.com, Solo: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) optimal menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Selama ini, peran BPD dalam penyaluran KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai belum maksimal.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti menjelaskan, peran BPD dalam penyaluran KPR masih minim. "Kontribusi BPD hanya satu persen dr seluruh penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ungkap Lana di Solo, Senin, 4 September 2017.

Padahal, lanjutnya, BPD memiliki potensi besar dalam penyaluran KPR. Sebab, BPD lebih mengetahui karakteristik masyarakat setempat.

Selain itu, lokasinya yang berada di pelosok-pelosok wilayah mudah dijangkau oleh masyarakat. "Bahkan yang tidak terjangkau oleh bank umum nasional," ujar dia.

Selama ini, kata dia, BPD lebih cenderung bergerak ke kredit-kredit multiguna. "Misalnya kredit mobil, motor yang sifatnya jangka pendek," imbuh Lana.

Guna mengoptimalkan peran BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PU PR dan sejumlah pihak menandatangani kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa pemberian bantuan teknis percepatan realisasi KPR FLPP di BPD dalam mendukung program satu juta rumah.

Presiden Direktur PT. Sarana Multigriya Financial (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, akan memberikan pelatihan pada BPD-BPD di Indonesia. "Supaya mereka memiliki kapasitas untuk menyalurkan KPR FLPP," terang Ananta.

Pelatihan akan disesuaikan dengan Standard Operating Procedure (SOP). "Baik SOP untuk KPR nya maupun SOP untuk modal kerja konstruksinya," katanya.

Setelah peningkatan kapasitas, diharapkan BPD akan optimal menyalurkan KPR. "Kalaupun kurang dana akan di-refinance oleh SMF. Jadi tidak ada keraguan untuk menyalurkan," jelas dia.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional serta beberapa pemerintah daerah. Sebab untuk percepatan program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak terkait.


(ALB)