Kemenlu Kaji Diplomasi Digital Bersama UGM

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 17 May 2017 14:18 WIB
kemenlu
Kemenlu Kaji Diplomasi Digital Bersama UGM
Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir (kedua kiri) saat menyampaikan pentingnya diplomasi digital -- MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Sleman: Kementerian Luar  Negeri (Kemenlu) menganggap Indonesia perlu mengikuti diplomasi dengan sistem digital atau digital diplomacy. Tak cukup diikuti, diplomasi digital juga harus dikembangkan.

"Di era digital ini pelaku hubungan dengan luar negeri banyak orang. Harapannya, yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir saat Expert Meeting on Digital Diplomacy di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM), Yogyakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Fachir mengatakan, Kemenlu perlu menggandeng berbagai elemen untuk memperoleh masukan, informasi, dan saran bagaimana diplomasi digital dilakukan dengan akurat. Menurutnya, perlu ada upaya bersama agar kepentingan berbagai elemen di Indonesia, termasuk Kemenlu, bisa dilakukan sinergi.

"Pelaku sosial media dan media online bisa menampilkan kepentingan kita. Diplomasi di bidang ekonomi, internasional, maupun berbagai hal perlu kita selaraskan," ujarnya.

Atas kepentingan itu, Kemenlu mengkaji stategi diplomasi digital Indonesia. Pengkajian itu melibatkan 30 pakar bidang diplomasi dan teknologi informasi komunikasi, 100 praktisi yang terdiri dari pengamat, konsultan, akademisi, publik figur, dan diplomat asing dari sejumlah negara sahabat.

Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi, Didi Achjari mendukung diplomasi Kemenlu dalam memegang informasi. Tak hanya menerima dengan cepat, tapi juga merespon dengan cepat pula.

"Perspektif teknologi tak hanya masalah teknik, namun juga persoalan sosialnya," kata dia.

Ia menambahkan, kajian diplomasi digital yang dilakukan diantaranya meliputi konseptualisasi diskursus, evaluasi, masa depan diplomasi digital Indonesia, serta bagaimana respon publik terhadap kebijakan kementerian luar negeri.

"UGM juga sedang mengembangkan big data analisys centre. Hasil kajian nanti akan kami sampai berupa rekomendasi kepada Kemenlu," ungkapnya.


(NIN)