Kenaikan Tunjangan dan Gaji Dewan Sebaiknya Bertahap

Patricia Vicka    •    Rabu, 16 Aug 2017 16:37 WIB
dprd
Kenaikan Tunjangan dan Gaji Dewan Sebaiknya Bertahap
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan, kenaikan tunjangan dan gaji anggota dewan seharusnya dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kenaikan dilakukan pada tunjangan yang terkait tugas utama dewan, yakni menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Saya rasa, jangan semua bagian naik (gaji dan tunjangan) sekaligus. Sebaiknya naik hanya di beberapa bidang yang menunjang kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat," kata Erwan yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini di Yogyakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Menurut Erwan, bidang tertentu yang perlu mendapat tambahan adalah tunjangan reses, tunjangan Informatika, dan tunjangan lapangan saat reses. Sementara, tunjangan yang bersifat untuk kepentingan pribadi belum penting untuk ditingkatkan saat ini.

"Tunjangan perumahan, transportasi, gaji, dan yang bersifat kepentingan pribadi, kalau dinaikkan sekarang, tidak tepat," tutur Erwan.

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikan seluruh gaji dan tunjangan anggota dewan di saat kondisi masyarakat tengah prihatin dinilai Erwan tidak tepat. Selain itu, kinerja dewan dinilai belum maksimal dan cenderung menurun.

"Seharusnya, naik gaji tepat dilakukan saat kinerja mereka (anggota dewan) bagus. Tentu rakyat tidak akan keberatan," pungkasnya.

Senada, aktivis Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan anggota dewan saat ini amat tidak tepat. Keputusan tersebut dianggap kental nuansa politis dan diduga untuk menjaring dukungan guna mensukseskan pilpres 2019.

"Karena Presiden Jokowi saat memutuskan menaikkan tidak melihat kinerja dewan di daerah," kata dia.

Baharudin ragu, kinerja dewan bisa membaik dengan adanya kenaikan gaji. Seharusnya, untuk memacu kinerja, kenaikan gaji juga diikuti dengan persyaratan pencapaian target kinerja.

"Sekarang saja, dari target menyusun perda dewan Kota Yogyakarta dan provinsi belum selesai 50 persen. Usai gaji naik, saya pesimis kinerja mereka naik," tutur Baharudin.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, gaji anggota dewan dan tunjangan DPRD DIY diperkirakan naik menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta. Sementara, anggota DPRD Kota Yogyakarta naik menjadi Rp33 juta hingga Rp35 juta.


(NIN)