Tegal Raih Penghargaan Peduli HAM yang Keempat

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 12 Dec 2018 21:15 WIB
hak asasi manusia
Tegal Raih Penghargaan Peduli HAM yang Keempat
Bupati Tegal Umi Azizah menerima sertifikat penghargaan HAM di ruang kerjanya. Medcom.id /Kuntoro Tayubi

Tegal: Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kembali menerima penghargaan sebagai kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Ini kali keempat Pemkab Tegal diganjar penghargaan yang sama.

Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih ke semua pihak yang sudah mendukung. Kabupaten Tegal akhirnya bisa kembali membawa pulang penghargaan Kabupaten Peduli HAM.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Tegal saya merasa senang dan bangga. Kerja kolektif teman-teman menghasilkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Artinya ikhtiar yang dilakukan oleh semua OPD dan masyarakat terwujud,” kata Umi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 12 Desember 2018.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Kabag Hukum Setda Kabupaten Tegal, Budi Darmawan, di Gedung Kemenkumham, Selasa, 11 Desember 2018.

Mewakili Bupati Tegal, Budi menerima penghargaan itu sekaligus memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-70, yang bertemakan “Sinergi Kejra Peduli Hak Asasi Manusia”.

Budi mengatakan penghargaan ini diraih karena tingginya komitmen Pemkab Tegal dalam penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Permenkumham 32 Tahun 2016 tentang kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli HAM.

Adapun parameter penilaian kepedulian Hak Asasi Manusia meliputi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan serta hak lingkungan yang berkelanjutan.

“Pencapaian ini karena kerjasama dan dukungan semua OPD. Dan ini adalah prestasi kita semua,” katanya.

Kabupaten Tegal mendapat 89,70 semua kriteria. Kabupaten ini mendapat nilai nyaris sempurna untuk kriteria hak atas pendidikan, dengan skor 99. 


 


(SUR)