Para Guru Besar UGM akan Sambangi Kantor KPK

Patricia Vicka    •    Senin, 17 Jul 2017 19:59 WIB
angket kpk
Para Guru Besar UGM akan Sambangi Kantor KPK
Ratusan civitas akademika UGM memberi dukungan pada KPK dan menolak pansus DPR untuk angket KPK. (Metrotvnews.com/Patricia Vicka)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ramai-ramai memberikan dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui gerakan UGM Berintegritas, dosen yang sebagian besar bergelar profesor, Senin, 17 Juli 2017, berkumpul di Gedung Balairung, UGM, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rektor UGM Panut Mulyono mendesak  DPR menghentikan Pansus Hak Angket untuk KPK. Sebab, pansus itu bertentangan dengan konstitusi. 

"Gerakan UGM Berintegritas adalah bentuk dukungan kami atas gerakan antikorupsi. Juga upaya nyata kami memberantas korupsi," ujar Panut di gedung pusat Balairung UGM.

Gerakan UGM Berintegritas dimulai sejak 7 Juli 2017. Saat ini, 1.027 akademisi memberikan dukungan petisi menolak Pansus KPK. Petisi akan dibuka melalui website UGM-berintegritas.com hingga 19 Juli 2017.

Petisi itu akan disampaikan langsung ke kantor KPK di Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2017. Bersamaan dengan itu, UGM juga akan menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi akademisi atas Pansus Angket KPK.

"Kamis kami mau ke KPK untuk kasih dukungan. Masih dibicarakan berapa jumlah orang yang ikut," timpal Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mochtar.

Guru besar hukum UGM Maria Sri Wulani Sumarjono mengatakan berdasarkan hasil kajian tim UGM, Pansus Hak Angket KPK cacat material dan formil prosedural atas objeknya.

Ia menjelaskan hak angket adalah hak konstitusional parlemen untuk menyelidiki permasalahan tertentu melalui prosedur khusus yg ditujukan pada pemerintah.

"KPK bukan bagian dari eksekutif dan legislatif. KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri yang tidak boleh diintervensi. Prosedur pembentukan pansus juga tidak tepat," tegasnya.

Atas kajian itulah akademisi UGM menduga pembentukan pansus ini hanyalah upaya menghambat pemberantasan korupsi.


(SAN)