DD di Karangmojo Gunungkidul Dipakai untuk Membuat Jamban

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 12 Aug 2017 14:00 WIB
dana desa
DD di Karangmojo Gunungkidul Dipakai untuk Membuat Jamban
Kantor Kelurahan Desa Karangmojo, MTVN - Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Gunungkidul: Ratusan warga di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tak memiliki jamban. Lantaran itu pemerintah desa menganggarkan Dana Desa untuk membuat jamban di rumah warga.

Kepala Desa Karangmojo, Supriyo, mengatakan masih banyak warga yang tak memiliki jamban. Warga buang air besar (BAB) di sungai. Bila pun memiliki jamban, fasilitas itu tak memenuhi standar.

Supriyo mengaku mengaku mendapat Dana Desa sebesar Rp.963 juta untuk 2017. Dana itu digunakan untuk kebutuhan warga di 16 dusun.

"Selain untuk membangun infrastruktur, dana juga dianggarkan untuk membuat jamban. Tahun ini, kami membuat 90 jamban," ungkap Supriyo di Gunungkidul, Sabtu 12 Agustus 2017.

Jumlah total penduduk di Desa Karangmojo yaitu 8.000 orang. Sedangkan Dana Desa pada 2017 lebih banyak ketimbang 2016 yaitu Rp750 juta.

Menurut Supriyo, sebanyak 640 kepala keluarga di desa tersebut belum memiliki jamban. Lantaran itu, Supriyo mengatakan akan melanjutkan program tersebut di 2018.

"Tahun 2018 kami akan membuat jamban untuk sekitar 100 KK. Yang belum punya jamban banyak sekali," ujarnya. 

Selain jambanisasi, DD juga digunakan untuk memperbaiki rumah tak layak huni (RTLH). Setidaknya, ada sebagian DD tahun 2017 di Desa Karangmojo juga dipakai untuk memperbaiki 10 RTLH. 

Menurut dia, pihaknya juga mendapatkan bantuan memperbaiki RTLH sebanyak 62 unit. Total, perbaikan RTLH di tahun 2017 sebanyak 72 unit. 

"Bantuannya Rp10 juta (per unit) dipotong pajak. Total perbaikan RTLH tahun ini ada 72 unit," katanya. 

Selain jamban dan RTLH, DD di Desa Karangmojo juga digunakan perbaikan infrastruktur desa, seperti jalan desa dan jalan usaha tani. Selain itu, DD juga digunakan untuk mengembangkan wisata lokal yang kemudian dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

"Pelaporan DD kami unggah di Sistem Informasi Desa atau SID. Penggunaan DD kami juga bisa dilihat melalui Geografis Information System (GIP)," ungkapnya. 



(RRN)