Wakil Ketua KPK: Kasihan DPR jadi Bulan-bulanan

Metrotvnews.com, Sleman: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Laode M. Syarif menilai, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak perlu direvisi. UU tersebut sudah mencukupi sebagai dasar kinerja KPK.

"Masih cukup efektif," kata Laode dalam forum Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bulaksumur, Sleman, pada Senin 20 Maret 2017. 

Laode tak menampik jika rencana revisi UU KPK masih dalam fungsi legislasi DPR. Namun, revisi harus didasari dalil kuat dan tepat. 

Ia menuturkan wacana revisi UU KPK muncul sejak 2010 hingga saat ini. Menurut Laode, upaya revisi oleh DPR justru membuat institusi itu semakin tidak disukai rakyat. 

"Kasihan DPR menjadi bulan-bulanan, dimarahi rakyat. Jika melakukan inisiasi yang bertentangan keinginan rakyat, berarti menodai rakyat. DPR mewakili rakyat atau bukan," ungkapnya. 

Ia menegaskan KPK menolak revisi UU itu lantaran poin-poin yang diusulkan tidak bermuatan untuk menguatkan KPK. Sejumlah poin yang sempat Laode dengar soal rencana revisi UU KPK di antaranya, penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, pengaturan penyadapan, dewan pengawas, hingga menaikkan nominal anggaran kerugian yang ditangani KPK. 

Laode menilai pengembalian kewenangan penuntutan kejaksaan belum tepat karena institusi tersebut belum baik. Kemudian, soal penyadapan, ia merasa teleponnya sudah ada yang menyadap. Menurutnya, orang tidak takut disadap jika tidak melakukan tindakan yang diinginkan. 

Kemudian, poin soal rencana menaikkan anggaran nominal kerugian negara yang ditangani KPK, dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar. Bahkan bakal dinaikkan menjadi Rp50 miliar. Dari poin itu, Laode mencontohkan KPK versi Singapura yang hanya menangani kasus korupsi yang merugikan negara 10 dolar. 

"Kami tidak takut diawasi. Kalau KPK menyadap, tidak boleh kami main-main. Namun ada institusi negara melakukan penyadapan tanpa projusticia, ada kepolisian, BNN, narkotika, intel. Tidak pernah diributin. Kalau mau diatur, kita atur semuanya. Semua institusi antikorupsi di dunia melakukan penyadapan," kata dia. 

KPK, kata Laode, telah mengirimkan surat pada DPR dan presiden soal penolakan revisi UU itu. Surat itu dilayangkan sebulan setelah lima pimpinan KPK dilantik. 

"Setidaknya kita ingin didengar dulu pendapatnya soal ini (revisi UU KPK). Kalau pendapat kami tidak didengarkan kita akan kirim surat lagi," ungkapnya. 

DPR harus rasional

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Siti Ruhaini Dzuhayatin, bilang ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR semakin kuat. Meskipun, kata dia, hal itu berlatar berbagai macam sebab.

Poin penting yang, menurut Siti, harus dilakukan DPR yakni harus lebih berpikir rasional. Sayang, forum yang membahas kinerja DPR itu tidak dihadiri seorang wakil rakyat. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas berhalangan hadir. Orang yang hendak diminta menggantikan, Ruhut Sitompul juga tidak bisa memenuhi undangan.


(SAN)