Keadilan Distribusi Tenaga Kesehatan Harus Dilakukan

Patricia Vicka    •    Selasa, 27 Sep 2016 19:02 WIB
obat palsu
Keadilan Distribusi Tenaga Kesehatan Harus Dilakukan
Menkes Nila Moeloek (tengah) saat berbicara dalam pembukaan Rakernas IAI di Yogyakarta. (Metrotvnews.com/Patricia Vicka)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kementerian Kesehatan akan segera memetakan wilayah yang masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama apoteker. Pasalnya, masih banyak daerah di Indonesia tidak memiliki apoteker karena persebarannya tidak merata. 

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan akan segera berkordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait status para tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

"Emang tidak mudah (mengangkat jadi ASN). Tetapi, tetap harus dilakukan keadilan distribusi tenaga kesehatan. Entah itu ada rotasi, penempatan, tugas khusus, dan lain-lain," jelasnya dalam pembukaan rapat kerja Nasional dan Temu Ilmiah IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) di Alana Hotel, Yogyakarta, Selasa (27/9/2016). 

Ia menambahkan, keberadaaan apoteker sangat dibutuhkan dalam pemberian obat kepada pasien. Selain itu, apoteker memiliki keahlian membedakan obat palsu dan asli.

Baca: Sejumlah Apotek Minim Apoteker

"Dokter mengetahui sakitnya ini obatnya ini. Pada waktu pemberian (obat), apoteker harus tahu betul dan dengan tepat," kata Nila.

Terkait beredarnya obat palsu yang marak terjadi akhir-akhir ini, para pemberi obat diwajibkan membeli dari pabrik besar farmasi.  "Jangan beli dari yang tidak resmi. Itu salah. Tidak boleh beli obat sembarangan tanpa resep dokter," tegasnya.



Nila juga menyarankan masyarakat membeli obat di toko dan apotek resmi. Juga perlu diperhatikan soal penjualan obat melalui media daring.

Rapat kerja nasional dan pertemuan ilmiah IAI merupakan agenda tahunan yang digelar untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme apoteker. Perhelatan ini berlangsung mulai 27-29 September 2016, diikuti lebih dari 1.800 apoteker dari 34 provinsi di Indonesia.


(SAN)