Pembangunan Bandara Kulon Progo Banyak Tabrak Aturan

Ahmad Mustaqim    •    Jumat, 04 Nov 2016 19:06 WIB
bandarasengketa lahan
Pembangunan Bandara Kulon Progo Banyak Tabrak Aturan
Maket Bandara Kulon Progo. Foto: Istimewa

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Harry Supriyono, mengatakan ada sejumlah produk hukum yang ditabrak dalam rencana pembangunan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. 

Beberapa produk hukum tersebut dilanggar selama proses yang kini memasuki pembayaran ganti rugi lahan kepada warga. Aturan yang pertama, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 

Harry mengatakan Kecamatan Temon bukan menjadi kawasan untuk mendirikan bandar udara. Ia mengatakan, apabila terjadi penambahan pengguna jasa penerbangan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, maka akan mengintregasikannya dengan Bandara Adisoemarmo Solo, Jawa Tengah.

"Bukan bermaksud menolak adanya pembangunan bandara. Tapi pembangunan bandara harus ada kesesuaian dengan rencana," kata Harry, di LBH Yogyakarta, Jumat (4/11/2016).

Harry juga mengatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Temon merupakan kawasan yang rawan bencana geologi. Bencana geologi itu bisa berupa tsunami dan banjir.

"Saya mendengar ada proses audit Perda dan RTRW. Jika proyek pembangunan bandara tetap berjalan, tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam audit itu," katanya.

Staf Fakultas Hukum UGM ini mengatakan masih ada sejumlah landasan hukum yang dilanggar dalam proses pembangunan bandara Kulon Progo. Kabar yang terbaru yakni rencana melakukan studi analisis dampak lingkungan (amdal). Rencana itu muncul setelah pemerintah memproses pengadaan lahan yang kini memasuki tahap pembayaran ganti rugi.

Harry menegaskan studi amdal semestinya dilakukan sebelum pemerintah menetapkan izin lahan sebagai proyek pembangunan. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Amdal harus sudah ada pada tahap perencanaan. Jika amdal tak ada, cacat hukum," ujarnya.


(UWA)