Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Datangi Kantor BLH

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 07 Nov 2016 14:55 WIB
bandara
Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Datangi Kantor BLH
Desakan penghentiam proses pembangunan bandara Kulon Progo di halaman Kantor BLH DIY. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 7 November. Massa didampingi kolega dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

Kedatangan mereka untuk mendesak penghentian proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA). Massa beralasan, rencana studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT Angkasa Pura dinilai terlambat dilakukan.

"Proses pembuatan Amdal ini cacat hukum. Kami sampaikan ini (melalui BLH DIY) sebagai masukan," ujar Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli.

Baca: Medio November, Ganti Rugi Lahan Bandara Kulon Progo Rampung

Yogi mengatakan, mestinya studi Amdal dilakukan sebelum penetapan izin lahan sebagai proyek pembangunan. Hal itu termaktub dalam UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Selain itu, lahan yang akan dibangun bandara tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya, daerahnya rawan tsunami atau bencana, dan mengabaikan potensi lokal," katanya.

Proyek pembangunan NYIA berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Trisno, salah seorang warga Kulon Progo penolak bandara, mengatakan, bakal mempertahankan lahannya bersama dengan warga lain yang juga tak setuju.

Ia mengungkapkan, tanah yang ia garap kini juga merupakan warisan dan menjadi penghidupan buruh tani.

Baca: Bandara Kulon Progo Ditargetkan Beroperasi 2019

"Kami sangat menyayangkan bandara di lahan produktif. Jika bandara jadi dibangun, kami tidak mungkin dapat jatah (pekerjaan). Itu kan bandara internasional, kami hanya lulusan SMA kebanyakan," katanya.

Kepala BLH DIY, Joko Wuryantoro mengatakan bakal menyampaikan pesan warga tersebut kepada komisi Amdal pusat. Sebab, kata dia, proses penyusunan Amdal itu dilakukan di pusat.

Menurutnya, proses penggarapan tanah calon bandara masih pada tahap perencanaan. "Kan belum tahap konstruksi. Pembebasan lahan masuk kategori perencanaan juga. Tapi pesan ini akan kami sampaikan ke pusat," ujarnya.

PT Angkasa Pura mengumumkan rencana studi Amdal untuk bandara Kulon Progo pada akhir Oktober lalu. Rencana itu akan dilakukan dengan proses konsultasi publik pada 10 November mendatang.


(SAN)