Presiden Target 21 Juta Sertifikat Rampung pada 2019

Pythag Kurniati    •    Minggu, 16 Oct 2016 14:44 WIB
sertifikat tanah gratis
Presiden Target 21 Juta Sertifikat Rampung pada 2019
Suasana pembagian sertifikat gratis pada warga di Kotabarat, Solo, Jateng, Minggu (16/10/2016). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Badan Pertanahan Nasional memiliki pekerjaan rumah merampungkan 60 juta sertifikat tanah di antero Indonesia. Presiden Joko Widodo menaruh target 21 juta sertifikat harus rampung hingga 2019.

"Tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun depannya lagi, tujuh juta sertifikat. Tahun 2019, target sembilan juta sertifikat. Kalau bekerja tidak diberi target seperti itu, nanti yang dibagi hanya sedikit,” urai Presiden Jokowi di Lapangan Kotabarat, Solo, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016).

Minimnya jumlah juru ukur, diakui Presiden, menjadi salah satu alasan masih banyak tanah belum bersertifikat. Presiden meminta juru ukur tidak harus berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau lewat penerimaan ASN lama, tidak usah ASN tidak apa-apa. Tapi, diberi sertifikat juru ukur, diuji. Kemudian bisa membantu BPN mengukur tanah,” lanjut dia. Hal tersebut juga berlaku bagi kebutuhan juru data yang mencapai 15 ribu orang.

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016. Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan dari 12 kabupaten di Jawa Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, pada 2025, tanah di Indonesia seluruhnya ditargetkan telah mengantongi sertifikat.

“Kalau sertifikat, kami sudah temukan polanya. Diukur dan petugas pengumpul data yuridis akan kita outsourcing, sehingga beban APBN berkurang,” ujar Sofyan.

Ia juga mengatakan jika dalam persyaratan sertifikat, masyarakat belum mempunyai uang untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPN akan tetap memberikan sertifikat. Namun dengan catatan BPHTB terutang. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada hambatan lagi mengenai pembuatan sertifikat.


(SAN)