Kenaikan Gaji Legislator Gunungkidul Masih Dibahas

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 27 Jul 2017 17:54 WIB
dprd
Kenaikan Gaji Legislator Gunungkidul Masih Dibahas
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Gunungkidul: Besaran kenaikan gaji legislator Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum ditentukan. Aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, masih dibahas. 

"Besaran (kenaikan) belum tahu. Masih menunggu proses di tingkat provinsi. PP nantinya akan diimplementasikan dalam perda atau perbup," ujar Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, ketika dihubungi pada Kamis, 27 Juli 2017. 

Ia menjelaskan pemerintah bersama DPRD DIY harus melakukan koordinasi lebih dulu soal teknis administrasi hingga laporan. Menurut dia, besaran kenaikan tidak boleh melebihi DPRD tingkat provinsi. 

Hingga saat ini, nominal penggajian anggota DPRD masih mengacu Perda Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Dalam aturan itu, anggota DPRD mendapat Rp4,1 juta tiap bulan. Sedangkan tunjangan alat kelengkapan Rp6,2 juta dan tunjangan perumahan Rp6,4 juta.

Sedangkan ketua DPRD mendapat Rp6.286.650 per bulan. Sedangkan wakil I, II, III masing-masing Rp5.026.356; Rp4.921.008 dan Rp4.578.600.

"Itu semua masih ditambah dengan honor lain, misalnya jika ada yang berada di Baleg (Badan Legislasi)," ujarnya. 

Dia menambahkan, gaji jajaran DPRD jauh lebih tinggi dari Bupati Gunungkidul. Dia menyebut gaji bupati sebesar Rp5.742.500. Di luar itu, gaji buruh di Gunungkidul jauh lebih rendah, yakni Rp1.337.650. 

Bendahara Sekretaris DPRD Gunungkidul, Suyono mengatakan kenaikan gaji masih dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. "Semua tergantung keuangan daerah," kata dia. 

Catatan pihak sekretariat DPRD Gunungkidul, selama menjabat sejak 2014 mereka sudah menerbitkan sejumlah aturan. Setidaknya, ada sekitar delapan Perda pada 2014; lalu 11 Perda (2015); dan 12 Perda (2016). Sejumlah Perda yang disahkan pada 2016 yakni soal Pedoman Pembentukan dan Pemeliharaan Pasar Desa, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 


(SAN)