Nama Kapolres Jepara Dicatut pada Kasus Pungli PPDB

Rhobi Shani    •    Rabu, 12 Jul 2017 15:00 WIB
pungli
Nama Kapolres Jepara Dicatut pada Kasus Pungli PPDB
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Jepara: Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menampik dugaan keterlibatan dirinya pada kasus pungutan liar (pungli) pada Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) di salah satu SMP negeri di Jepara, Jawa Tengah. Ia menegaskan, namanya dicatut.

Informasi yang dihimpun Metrotvnews.com, dugaan pungli PPDB di Jepara bermula dari pembantu Kapolres Jepara yang hendak menyekolahkan anaknya di salah satu SMP negeri. Lantaran nilai anaknya, orang tua siswa yang mengaku pembantu Kapolres tersebut meminta agar bisa diterima lewat jalur belakang.

Namun, uang yang diminta sekolah dinilai terlalu banyak sehingga orang tua siswa tersebut lapor polisi. Menurut Yudianto, tidak pernah ada laporan ke polisi terkait pungli PPDB di Jepara.

"Tidak ada (laporan). Itu hasil lidik rekan-rekan reserse. Kebetulan, pak Waka (Kompol Aan Hardiyansah) punya informasi seperti itu, lalu dilakukan tangkap tangan," kata Yudianto di Jepara, Rabu 12 Juli 2017.

(Baca: 14 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Pungli PPDB SMP di Jepara)

Yudianto mengatakan, kasus pungli PPDB murni hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Jepara yang diketuai Wakapolres Jepara Kompol Aan Hardiyansah. Dugaan pungli PPDB tidak hanya terjadi di satu sekolah, tapi sejumlah SMP negeri di Jepara.

Hanya saja, jumlah uang yang diminta dan korban tidak banyak. Itu sebabnya, polisi masih fokus pada dugaan kasus pungli yang melibatkan belasan guru ini.

"Berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari 14 saksi, akan kita kerucutkan (tersangka) kepada siapa saja dan perannya apa saja," kata Yudianto.

(Baca: 12 Guru Diduga Terlibat Pungli PPDB di Jepara)

Terpisah, Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Ali Maftuh menyatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 sekolah diperbolehkan menarik iuran dari orang tua siswa. Tapi, penarikan iuran tersebut harus disepakti kedua belah pihak.

"Penarikan iuran dari masyarakat itu tidak masalah, sepanjang melalui mekanisme yang benar," terang Ali.

Mekanisme yang benar, lanjut Ali, di antaranya harus ada kesepakatan sekolah dengan orang tua siswa. Kesepakatan itu bisa dibuktikan dari berita acara dan daftar hadir pertemuan pihak sekolah dengan wali siswa.

"Khusus di SMP yang bermasalah ini, mungkin mekanismenya yang kurang pas," pungkas Ali.


(NIN)