DPRD Tegal Ajak Warganya Tolak Kartu Tani

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 19 Jul 2017 17:27 WIB
petani
DPRD Tegal Ajak Warganya Tolak Kartu Tani
Suasana rapat koordinasi tentang kartu tani amtara anggota DPRD dan petani di Tegal, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com /Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Tegal: Ketua DPRD Kabupaten Tegal A Firdaus Assyairozi mengancam bakal menyetop keberadaan kartu tani. Sebab, kartu tani disinyalir hanya mempersulit petani.

"Kalau kartu tani mempersulit petani, sebaiknya kita tolak saja kartu itu," kata Firdaus saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu, 19 Juli 2017. 

Sementara untuk subsidi pupuk bagi para petani, Firdaus mengaku akan menganggarkan melalui APBD II. Ia mengaku, kartu yang sejatinya bisa mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, justru membuat bingung para petani.

"Kita nanti juga bisa memberikan hibah kepada kelompok tani. Yang penting, petani harus sejahtera," kata anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Untuk mewujudkan rencananya itu, ia akan konsultasi dengan kementerian terkait. Hal ini memghindari kesalahan prosedur dalam melangkah. Prinsipnya, pemerintah daerah harus memberikan yang terbaik untuk petani. 

"Tapi petani harus terbuka, jangan menghindari pajak. Kadang petani menutupi luasan lahannya supaya tidak kena pajak," pungkasnya. 

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal menyebutkan, di wilayahnya terdapat 99.256 petani dengan luas lahan 30 ribu hektare. Sedangkan jumlah kartu tani yang sudah dicetak sebanyak 45.482 kartu.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kramat, Sadudin, juga mengaku tidak setuju dengan program kartu tersebut. Menurutnya, kartu tani bukannya mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk, tapi justru mempersulit. 

Tak heran, petani kerap tidak kebagian pupuk. Padahal, jatah petani sudah masuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan oleh kelompok tani. 

"Distributor pupuk bisa bermain curang. Pupuk yang seharusnya menjadi jatah petani, itu bisa dijual ke luar daerah dengan harga non-subsidi," kata Sadudin.


(SAN)