Sekolah di Jepara Menunggu Juklak dan Juknis Pelaksanaan Perpres PPK

Rhobi Shani    •    Jumat, 08 Sep 2017 12:08 WIB
pendidikan
Sekolah di Jepara Menunggu Juklak dan Juknis Pelaksanaan Perpres PPK
Ilustrasi -- MTVN/Rhobi Shani

Metrotvnews.com, Jepara: Sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih belum melakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Mereka masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) berkait pelaksanaan Perpres PPK.

"Sekolah masih menjalankan sistem belajar yang kemarin, salah satunya melaksanakan sistem belajar lima hari," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Jepara Subandi di Jepara, Jawa Tengah, Jumat 8 September 2017.

Subandi menjelaskan, mengubah sistem pembelajaran yang sudah berlangsung tidak bisa serta-merta dilakukan. Karenanya, ia tidak mau terburu-buru mengubah sekolah lima hari yang sudah berjalan dua tahun pelajaran.

"Kami menunggu saja, seperti apa teknisnya," tandas Subandi.

(Baca: Implementasi Perpres Harus Perhatikan Juknis)
 
Senada, Kepala SMA Negeri 1 Jepara Udik Agus mengatakan, tidak bisa begitu saja mengubah sistem belajar lima hari yang sudah berjalan. "Minggu depan MKKS baru akan rapat membahas itu," ungkapnya.

Udik menambahkan, dirinya mengetahui terkait Perpres PPK melalui pesan berantai. Informasi secara resmi tertulis belum diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK. Penerbitan Perpres ini, diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi.

(Baca: Aturan Turunan Perpres Pendidikan Karakter Disiapkan)

Dalam Perpres ini tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

Penerapan kebijakan lima hari sekolah satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kecukupan pendidik, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal, pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah atau madrasah.


(NIN)