Paslon yang Sebar Isu Kebencian Harus Didiskualifikasi

Pythag Kurniati    •    Jumat, 25 Aug 2017 20:05 WIB
ujaran kebencianpilkada 2018
Paslon yang Sebar Isu Kebencian Harus Didiskualifikasi
Mendagri Tjahjo Kumolo di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Agustus 2017.--MTVN/Pythag--

Metrotvnews.com, Solo: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) selanjutnya. Tjahjo meminta KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) maupun tim sukses paslon yang terbukti menyebarkan isu kebencian.

“Kalau ada pasangan calon atau tim sukses calon yang membuat isu kebencian harus didiskualifikasi calonnya, termasuk sampai ke Pilpres,” ujar Tjahjo Kumolo usai menghadiri pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Stadion Manahan, Kota Solo, Jumat, 25 Agustus 2017.

Permintaan ini mengemuka menyusul dibekuknya tersangka sindikat penyebar kebencian di media sosial yang dikenal dengan nama ’Saracen’. Sindikat ini diketahui kerap mengunggah ujaran kebencian dan berita bohong bermuatan SARA untuk menarget kelompok tertentu.

Selain mengapresiasi kinerja polisi dalam membekuk para tersangka, Mendagri meminta kasus ini ditelusuri secara tuntas. “Jangan berhenti, harus diusut,” kata dia.

Mendagri meminta polisi menelusuri mulai dari motivasi hingga siapa saja yang memesan jasa. “Untuk apa? Untuk kepentingan politik jangka pendek atau tidak, atau sekadar bermain-main, atau sekadar mencari uang,” tutur Mendagri.

Tjahjo mengatakan sudah ada rambu-rambu yang jelas untuk mengadili sindikat penyebar isu kebencian tersebut. “Termasuk UU ITE, pencemaran nama baik juga ada. Mudah-mudahan Polri mampu membongkar jaringan ini,” ujar Mendagri.

Jika tidak segera dituntaskan, Mendagri khawatir sindikat masih tetap beroperasi menyebarkan isu-isu kebencian yang mengarah pada politik. Terlebih, lanjutnya, tahun depan telah memasuki masa pilkada dan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat tersebut. 

“Silakan orang berkampanye tapi adu program, adu konsep. Jangan isu SARA, jangan berujar kebencian, jangan yang berbau fitnah. Maka KPU dan Bawaslu harus tegas,” paparnya.


(ALB)