Wiranto Minta Anggota HTI Masuk Organisasi Lain

Mustholih    •    Rabu, 25 Oct 2017 15:38 WIB
pembubaran htiperppu ormas
Wiranto Minta Anggota HTI Masuk Organisasi Lain
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah -- MTVN/Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal menjadi senjata bagi pemerintah mempertahankan ideologi Pancasila dari rong-rongan organisasi garis keras. Ia menganggap wajar jika masih ada penolakan dari elit DPR dan beberapa kelompok massa.

"Sama seperti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Pasti ada yang tidak memilih. Tapi, ketika sudah dipilih, semua harus loyal kepada keputusan. Itu budaya demokrasi," kata Wiranto usai mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 25 Oktober 2017.

(Baca: Dibubarkan, Unjuk Rasa Atas Nama HTI Terlarang)

Wiranto menegaskan, semua elemen masyarakat harus harus menghormati dan patuh terhadap UU Ormas. UU ini diyakini mampu memberi payung hukum bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Hingga saat ini, organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah baru Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Wiranto menyarankan, anggota HTI mencari organisasi lain yang masih berpegang pada ideologi Pancasila dan setuju pada NKRI.

"Ormas kita kan ada ratusan ribu. Kalau bubar, bukan berarti tidak boleh ber-ormas, boleh saja. Ormas lain banyak yang masih hidup, banyak yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan HAM (hak asasi manusia). Masih banyak yang bisa dimasukin," terang Wiranto.

(Baca: Perppu Ormas Disahkan Jadi Undang-undang)

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU melalui rapat paripurna DPR pada Selasa 24 Oktober 2017. Fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura, menerima Perppu Ormas disahkan sebagai UU.

Sedangkan, fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan bisa direvisi. Sementara, PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.


(NIN)