Sejumlah ASN Tercatat Jadi Pengurus dan Anggota Parpol

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 28 Dec 2017 15:23 WIB
partai politikpemilu serentak 2019
Sejumlah ASN Tercatat Jadi Pengurus dan Anggota Parpol
Ilustrasi

Yogyakarta: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebagai pengurus partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini terungkap saat proses verifikasi faktual terhadap partai baru calon peserta Pemilu 2019.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan temuan dugaan pelanggaran itu diperoleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di hampir semua wilayah, baik Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Sejumlah parpol yang memiliki pengurus dan keanggotaan ASN di antaranya Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Semua ada temuan terhadap pencantuman nama ASN," kata Sri, Kamis, 28 Desember 2017.

Sri mengungkapkan Panwaslu juga sempat melakukan pengecekan kepada ASN yang tercantum dalam kepengurusan atau keanggotaan parpol. Namun, ASN yang bersangkutan tak mengakui. Bawaslu menyarankan KPU mencoret nama-nama yang tak memenuhi syarat.

Komisioner Bidang Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY Amir Nashiruddin menambahkan, parpol baru harus bekerja keras dalam proses verifikasi faktual. Sebab, sejumlah nama yang tercantuan dalam berkas pendaftaran hanya sedikit yang valid.

Amir mencontohkan, Panwaslu di Kulon Progo saat verifikasi pengurus dan anggota parpol. Dari 44 nama yang diteliti, hanya 12 nama yang valid.

"Partai Perindo, dari sekitar 70 sampel yang diverifikasi, hanya belasan yang valid," ungkapnya.

Menurut Amir, proses verifikasi harus dilewati partai baru agar memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan, parpol peserta penilu sebelumnya tak melewati proses itu.

Sejumlah partai baru yang diverifikasi yaitu Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Garuda. Sementara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dilanjutkan verifikasi faktual.

"Verifikasi hasilnya akan diputuskan KPU pusat," pungkasnya.


(NIN)