Pemerintah Diminta Sosialisasikan soal Penghayat Kepercayaan ke Masyarakat

Patricia Vicka    •    Rabu, 15 Nov 2017 18:34 WIB
kepercayaanpenghayat kepercayaan
Pemerintah Diminta Sosialisasikan soal Penghayat Kepercayaan ke Masyarakat
Penghayat berbagai kepercayaan berfoto bersama sambil memegang KTP usai menjadi saksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: ANTARA/WIdodo S Jusuf

Yogyakarta: Putusan Mahkamah Konstisusi soal ruang bagi kepercayaan masuk kolom agama disambut baik oleh para penghayat. Namun pengahayat berharap, pemerintah segera meningkatkan sosialisasi kepada publik soal seluk beluk penghayat kepercayaan.

Sekretaris Penghayat Kepercayaan Tuntunan Agung Sapta Darma Yogyakarta Bambang Subagio menyebut, masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu penghayat kepercayaan. Sosialisasi ini diharapkan bisa menghilangkan prasangka buruk yang telah ada.

"Selama ini sosialisasi soal penghayat kepercayaan minim. Semoga pemerintah juga bisa menjelaskan ke masyarakat apa itu penghayat kepercayaan," ujar Bambang melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Rabu 15 November 2017.

Prasangka buruk masyarakat kerap berujung pandangan buru ke penghayat kepercayaan. Penghayat akhirnya "berlindung" di balik label agama yang diakui untuk menghindari intimidasi.

Ia mencontohkan, setidaknya ada lima ratusan warga DIY yang tergabung dalam Sapta Darma. Namun segelintir orang yang berani mengakui kepercayaannya.

"Sebelum keputusan MK, mereka enggak berani memunculkan diri. Mereka enggak pernah datang ke Sanggar (tempat ibadah)," kata Bambang yang enggan menyebutkan jumlah anggota Sapta Darma yang mencatut agama dan kepercayaan lain saat membuat KTP.

Ia mengakui selama ini tak pernah mendapat intimidasi dari siapapun. Terutama saat melakukan ibadah di sanggar (tampat ibadah). Bambang mengaku menganut kepercayaan Satpa Darma mengikuti orangtuanya. Ia adalah generasi ketiga di keluarganya yang menganut kepercayaan ini.

Sementara itu Ketua Persada Sapta Darma Pusat Naen Soeryono mengaku pernah diintimidasi dari organisasi masyarakat islam saat hendak membangun sanggar di salah satu wilayah di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena masyarakat mengira mereka hendak mendirikan tempat ibadah untuk aliran sesat.

Pemkot Yogyakarta telah akomodasi

Sebelum ada keputusan MK, hak-hak dasar penghayat kepercayaan telah diakomodasi oleh Pemkot Yogyakarta.

Untuk pendidikan, sudah ada kurikulum pengganti ajaran agama untuk siswa penghayat kepercayaan. Pendidikan pengganti pelajaran agama diberikan jika siswa meminta.

Dalam hal kependudukan, Pemkot sudah menyiapkan semacam penguhulu bagi warga Penghayat keprecayaan yang hendak menikah. Penghulu diambil dari tokoh yang dihormati di penghayat kepercayaan itu.

"Sumpah PNS juga disesuaikan dengan kepercayaan yang dianutnya. Bahkan sebentar lagi Pemkot turut akan mempermudah tata cara penguburan sesuai kepercayaan yang dianutnya," tutur pria yang tinggal di Mantrijeron Yogyakarta. 

Tuntunan Agung Sapta Darma adalah salah satu kepercayaan yang lahir tahun 1952. Anggotanya percaya pada Tuhan yang maha esa. Ajaran dan ritual pada kepercayaan ini di antaranya menyembah dan bersujud pada Tuhan Yang Maha Esa, memohon ampun pada semua kesalahan dan Bbertobat serta tidak mengulangi lagi kesalahan.

Para anggota Sapta Darma wajib pergi ke tempat ibadah yang disebut Sanggar pada Jumat Wage.


(SUR)