Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 24 Jul 2017 11:16 WIB
pembubaran htiperppu pembubaran ormas
Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis
Kantor HTI. (Metrotvnews.com/Juven Martua Sitompul)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pilihan tetap menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau keluar bila bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia dianggap tidak mencerminkan karakter keindonesiaan. Pemerintah harus mengambil pendekatan dialogis bagi para anggota HTI. 

Demikian dikatakan Iqbal Ahnaf, pengajar di Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Metrotvnews.com, di Yogyakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Baca: Mendagri Minta PNS di Daerah Terus Bangun Ideologi Pancasila

Karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "Pemerintah harus mengambil tindakan yang terukur. Jangan sampai menimbulkan gejolak," ujarnya.

Iqbal menjelaskan, salah satu poin yang harus dilakukan pemerintah yakni melakukan pendekatan dialogis kepada anggota HTI yang berstatus PNS. Pemerintah jangan sampai hanya mengirimkan surat yang berisi tawaran keluar dari HTI dan menjadi PNS atau tetap di HTI dan keluar dari PNS. 

"Pemerintah tak boleh seperti itu. Harus dengan pendekatan dialogis. Jika itu dilakukan sangat tidak mencerminkan karakter," ujarnya. 

Sebuah dokumen "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia" yang sempat beredar mencantumkan pengurus, anggota, dan simpatisan HTI dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga PNS. Delapan dosen UGM juga disebut dalam dokumen itu. 

"Secara hukum, logis anggota ormas terlarang tak boleh jadi PNS. Itu implikasi logis karena ada sumpah setia pada NKRI dan Pancasila. Tapi pelaksanaan Perppu harus tetap hati-hati," katanya. 

Baca: Dosen Kampus Negeri yang Terlibat HTI Bakal Dikeluarkan

Iqbal setuju dengan kelahiran Perppu, meski dia menyarankan evaluasi. Namun, dia berharap, orang yang pernah menjadi anggota HTI juga tak boleh didiskriminasi. Ia mengatakan masyarakat harus tetap merangkul mereka. 

"Saya kira situasinya tidak segenting itu. Perppu itu seperti wujud ketegasan pemerintah. Tapi ketegasan harus tetap diukur, tidak boleh berlebihan," ungkapnya.






(SAN)