Anies Ingin Adopsi Sejumlah Sistem dari Yogya

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 19 Jul 2017 09:23 WIB
anies-sandi
Anies Ingin Adopsi Sejumlah Sistem dari Yogya
Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan -- MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyambangi kediaman Raja sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Selasa petang, 18 Juli 2017. Ia hendak mengadopsi sejumlah sistem yang diterapkan di DI Yogyakarta.

Pertemuan tertutup itu berlangsung pukul 20.30 WIB hingga Rabu 19 Juli 2017 pukul 00.00 WIB. "Saya silaturahmi dengan Sultan dan diskusi banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran. Saya tumbuh besar di Yogyakarta dan akan bertugas di Jakarta," ujar Anies, Rabu dini hari, 19 Juli 2017.

Anies mengatakan, salah satu pokok bahasan yang jadi pembahasan dengan Sultan adalah sistem partisipasi warga yang diberi nama Jaga Warga. Sistem ini bakal ia aplikasikan di Ibu Kota.

"Partisipasi warga di Yogyakarta banyak. Saat terjadi gempa di Bantul, pemerintah tak sendiri membantu. Tapi, banyak keterlibatan warga," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan, pertemuannya dengan Raja Keraton Yogyakarta itu juga membahas bermacam hal. Mulai dari pengelolaan keuangan, hingga hubungan pemerintah daerah dengan pusat.

Menurut Anies, ada persamaan antara Jakarta dengan Yogyakarta. Keduanya sama-sama memiliki warga yang tinggal di pinggiran sungai.

Namun, di Yogyakarta, warga yang tinggal di pinggir sungai ditata tanpa ada penggusuran. Selain itu, Yogyakarta dan Jakarta sama-sama kota dengan banyak pendatang.

"Bedanya, di Yogyakarta pendatang itu mayoritas untuk belajar. Kalau Jakarta, mayoritas untuk bekerja," kata Anies.

Anies menilai, Sultan menjadi sosok yang cukup banyak pengalaman sebagai kepala daerah. Sebab, Sultan setidaknya sudah menjadi gubernur selama 15 tahun.

"Sultan memandang orang bukan dari luar daerah atau bagaimana, namun sebagai warga Indonesia. Tugas kita melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan warga Indonesia, bukan daerah," tuturnya.


(NIN)