Muhammadiyah Sebut Perlu Konsensus Nasional Bahas Intoleransi dan Radikalisme

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 18 Nov 2017 14:35 WIB
muhammadiyah
Muhammadiyah Sebut Perlu Konsensus Nasional Bahas Intoleransi dan Radikalisme
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menyampaikan pidato di peringatan milad ke-105 Muhammadiyah di Pagelaran Keraton Yogyakarta -- MTVN/Ahmad Mustaqim

Yogyakarta: Beberapa waktu terakhir, intoleransi dan radikalisme di Indonesia cukup menguat. Bahkan, terkadang tertuju pada salah satu golongan. Ini menjadi ancaman keberagaman bangsa Indonesia.

"Indonesia harus terjaga dan terawat. Karena itu, hal yang mengancam kebangsaan dan eksistensi negeri kita bersama tidak boleh dibiarkan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir saat peringatan milad ke-105 Muhammadiyah di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Jumat malam, 17 November 2017.

Haedar mengatakan bahwa intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk ancaman lainnya perlu dilihat secara komprehensi. Ia menilai perlu adanya resolusi konsep yang diwujudkan dalam format konsensus nasional. Ini dapat menjadi titik temu persamaan persepsi dan menyelesaikan permasalahan.

"Kompleksnya hidup di masyarakat majemuk semacam Indonesia kadang membuat bersikap non komplementer, terkadang sulit bersatu. Ketika bersatu, para ahli mengatakan ada perekat. Pancasila sebagai titik temu semua bangsa. Tanpa Pancasila, akan bisa membuat kerapuhan bangsa ini," tuturnya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah ibarat mualaf dalam kebudayaan. Namun, keragaman dan kemajemukan tidak menghalangi berbagi peran serta saling memajukan budaya bangsa.

"Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dengan Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula sejumlah pengurus partai politik di Indonesia.


(NIN)