Larangan Cadar Bermula dari Foto HTI di Kampus

Ahmad Mustaqim    •    Jumat, 09 Mar 2018 18:21 WIB
pendidikan
Larangan Cadar Bermula dari Foto HTI di Kampus
Aksi protes mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kebijakan rektorat terkait penggunaan cadar, Medcom.id - Mustaqim

Yogyakarta: Sebuah foto bergambar mahasiswi bercadar di dekat Masjid Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta membuat resah jajaran otoritas kampus setempat. Di dalam foto, sejumlah orang terlihat memegang bendera organisasi yang dilarang pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Foto tersebut beredar di media sosial pada awal 2018 dan kemudian membuat kampus setempat bergerak. 

Dugaan UIN Sunan Kalijaga disusupi gerakan radikal, jajaran rektorat mengeluarkan surat soal kebijakan mendata dan akan membina mahasiswi bercadar. Surat bernomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 ini ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi. Peristiwa di UIN ini membuat sejumlah perguruan tinggi agama Islam (PTAI) juga ikut mendapatkan sorotan. 

E, seorang mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga, mengaku kaget saat mengetahui info foto itu. Bahkan, ia tak menyangka jika rektorat reaktif dengan langsung mengambil kebijakan. 

Saat awal mendapat kabar surat itu dari temannya, ia mengonfirmasikan lebih dulu siapa temannya sesama mahasiswi bercadar yang ikut foto memegang bendera HTI. Saat itu, katanya, tak ada satu pun temannya yang tahu dan ikut di dalam foto. 

"Kami ini kan ada grup media sosial yang anggotanya 38 orang. Semua (mahasiswi) anggota grup memakai cadar. Jumlah mahasiswi yang pakai cadar di UIN sekitar 40-an. Saat konfirmasi ada atau tidak yang ikut foto itu, semua tak tahu menahu," ujarnya ditemui Medcom.id di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta, Jumat, 9 Maret 2018.

Mungkin, kata E, Rektor UIN Sunan Kalijaga khawatir mahasiswinya ikut diajak bergabung gerakan radikal. Mengingat, HTI merupakan gerakan yang dilarang saat ini. 

Meski demikian, ia menilai mahasiswi berjilbab besar disertai cadar bukan berarti berafiliasi dengan gerakan radikal. Sebab, hal itu hanya berdasarkan asumsi. Orang yang menilai, belum semua pernah melakukan klarifikasi langsung dengan mahasiswi bercadar. 

"Kami (mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga) tak ada organisasi sama sekali. Hanya membuat grup media sosial untuk berbagai informasi," ujarnya. 

Di kampus, E mengaku tak pernah ikut kegiatan atau pengajian. Seingat dia, kegiatan yang biasa dilakukan hanya sebatas kumpul dan mengajak makan bersama. 

Baginya, keputusan yang diambil rektorat UIN terlalu terburu-buru. Apalagi, belum ada pembuktian langsung adanya keterlibatan mahasiswi bercadar dengan organisasi radikal tertentu. Apalagi, UIN akan mengancam mahasiswanya andai yang bercadar tak melepasnya setelah mendapat pembinaan. 

"Setahu saya mahasiswi bercadar tidak ada yang mencetuskan gerakan apa pun, apalagi yang radikal. Harusnya tidak serta merta melabelkan bercadar identik dengan gerakan berbahaya. Jika tujuannya hendak melepas cadar, hak kami berpakaian dilanggar," ujar perempuan dua bersaudara ini. 

Tak hanya UIN Sunan Kalijaga yang melakukan pendataan dan akan membina mahasiswi bercadar. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta juga mulai melakukan hal serupa. Kampus tersebut telah melarang mahasiswinya memakai cadar disaat tertentu. Kendati, pihak kampus menilai kaitan cadar dengan radikalisme belum tentu ada. 

Ef, mahasiswi bercadar dari UAD Yogyakarta menolak generalisasi penggunaan cadar berkorelasi dengan radikalisme. Menurut perempuan 21 tahun ini, tak semua mahasiswi bercadar bisa langsung dijustifikasi radikal. 

"Ada memang (yang bercadar terlibat radikalisme). Lalu yang menjadi korban teror di luar negeri juga ada yang pakai cadar. Kami, khususnya saya, terbuka jika ingin berbincang  mengapa kami memakai cadar," katanya. 

Seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang enggan disebut identitasnya, mengaku pernah mencoba masuk dan ikut kegiatan HTI. Saat itu, ia mengikuti kegiatan HTI di Masjid Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Sebelum dilarang, kegiatan HTI berlangsung terbuka di UII. 

Humas UII, Karina Utami Dewi mengatakan, otoritas kampus sudah sejak 2016 mengeluarkan surat edaran rektor ke sivitas akademika soal larangan organisasi berafiliasi dengan radikalisme. Ia juga menyatakan, UII tak memiliki aturan khusus soal mahasiswinya memakai cadar. 

"Semua sivitas akademika UII tidak menggunakan nama UII pada identitas organisasi sosial-kemasyarakatan dan partai politik. Di sisi lain, UII akan menerapkan penghayatan Islam yang 'rahmatan lil alamin' dan menghargai keberagaman," jelasnya. 

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi pada awal pekan lalu menyatakan, mahasiswa yang terbukti terlibat paham radikalisme akan dikeluarkan. Sebelum keputusan itu, kampus melakukan pendataan, lalu membina, dan memberikan konseling. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan pada 20 Februari 2018 dan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Kepala Unit/Lembaga. Data tentang mahasiswi yang mengenakan cadar di UIN Sunan Kalijaga ini harus dilaporkan ke Rektor paling lambat 28 Februari 2018 lalu. 

Yudian berujar, kebijakan pendataan mahasiswi bercadar berkait beredarnya ideologi radikal dan menurutnya meresahkan. "Yang demikian tak sesuai dengan esensi Islam dan budaya keislaman di Indonesia. Jangan sampai anak-anak (mahasiswa UIN Sunan Kalijaga) tertipu," tuturnya.
 
Baginya, pendataan mahasiswi bercadar untuk mempermudah proses administratif, seperti saat ujian. Ia juga menyatakan, mahasiswi bercadar juga akan diberi konseling oleh tim bentukan rektorat UIN Sunan Kalijaga. Anggota tim konseling berasal dari program studi setiap mahasiswi bercadar menempuh studi. 

"Kalau sampai tujuh kali (pembinaan) masih pada pendiriannya (memakai cadar), kita akan minta mereka mengundurkan diri," ungkapnya. 

Rektor UAD Yogyakarta, Kasiyarno menambahkan, ada sekitar 20 mahasiswinya yang memakai cadar. Menurut dia, UAD yang juga perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah tak pernah melarang dan menganjurkan penggunaan cadar. 

Namun, lanjutnya, secara administratif, pakaian disertai cadar bisa mengganggu saat ujian. Ada aturan dimana harus memastikan peserta ujian sesuai dengan identitas yang tertera di dalam administrasi. "Kadang foto ada beda dengan yang riil," ujarnya di Kampus Pusat UAD Yogyakarta pada Jumat, 9 Maret 2018. 

Ia menjelaskan pernah terjadi praktik perjokian saat ujian di Fakultas Farmasi, yang pesertanya memakai cadar. Ketika itu, belum ada kebijakan pemeriksaan ketat. Ia menegaskan pengawas perlu verifikasi langsung identitas mahasiswi bercadar saat ujian.

"Apakah yang masuk ujian benar mahasiswa yang sesuai identitas? Dicocokkan foto dengan peserta ujian aslinya. Kalau sdh dicocokkan oke, tidak masalah. Silakan masuk," cetusnya.

Sementara itu, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UAD dilarang memakai cadar saat praktik mengajar. Sebagai calon guru, pelarangan cadar agar mahasiswi bisa menjelaskan mata pelajaran kepada siswanya saat praktik di sekolah. 

Ia menambahkan, UAD secara umum tak melarang cadar. Menurut dia, kesadaran mahasiswi bercadar akan terbangun saat diberikan pemahaman Islam secara utuh.

"Pemahaman Islam (mahasiswi bercadar) mungkin masih kurang, sehingga perlu kita perlu lurusnya dengan pembinaan lewat Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD. Pemakaian cadar ini terkait dengan budaya, dan langkah kami ini bukan terkait dengan ideologis dan bukan berkaitan menangkal radikalisme," kata dia. 



(RRN)