Organisasi Buruh di Yogyakarta bakal Gugat SK Upah Gubernur

Patricia Vicka    •    Senin, 30 Oct 2017 12:49 WIB
ump
Organisasi Buruh di Yogyakarta bakal Gugat SK Upah Gubernur
Ilustrasi -- ANT/Adeng Bustomi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Sejumlah organisasi buruh di Yogyakarta menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang baru saja ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan upah yang hanya 8,71 persen dinilai jauh dari biaya kebutuhan hidup.

Juru bicara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menolak kenaikan UMP dan UMK. "Kami akan menggugat SK Gubernur soal UMK dan UMP yang sebentar lagi keluar," kata dia di Yogyakarta, Senin 30 Oktober 2017.

Berdasar survei yang diadakan DPD KSPSI DIY, Pusat Studi Masyarakat (PSM) Jogja, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY pada 2017 lebih dari Rp2 juta per bulan. KHL tertinggi adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp2,69 juta, disusul Kota Jogja Rp2,67 juta, Bantul Rp2,53 juta, Kulon Progo Rp2,24 juta, dan Gunungkidul Rp2,04 juta.

"Seharusnya Pak Gubenur menetapkan UMP dan UMK tidak hanya mengacu ke PP Kemenaker Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tapi, juga mempertimbangkan hasil survei KHL," tegas Irsad.

(Baca: Sah, Upah Minimum di DIY Naik 8,71 Persen)

Saat ini, lanjut Irsad, pihaknya tengah berkomunikasi dengan organisasi buruh lainnya serta ahli hukum untuk mempersiapkan gugatan.

Penolakan juga dilakukan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY). Besaran UMP dan UMK dinilai tak layak untuk menyejahterakan buruh.

"Gaji itu untuk hidup sendiri saja kurang, apalagi untuk buruh yang sudah berkeluarga," kata Sekretaris Jenderal ABY Kirnadi.

Kirnadi mengatakan, pihaknya sedang berkordinasi dengan anggota dan organisasi buruh lainnya terkait bentuk aksi.

(Baca: Pemda DIY Akan Usulkan Perubahan Rumus UMK)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi menjelaskan, besaran kenaikan UMP dan UMK sudah berdasarkan survei KHL yang dilakukan pemda dan Dewan Pengupahan DIY. Hasilnya, KHL untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp1.517.997, Kabupaten Sleman Rp1.408.137, Kabupaten Bantul Rp1.247.060, Kabupaten Kulon Progo Rp1.250.211, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.305.556.

Pemerintah DIY akan mengeluarkan SK pengupahan pada awal November 2017. Besaran UMK mulai diberlakukan pada Januari 2018.

Besaran UMP DIY 2018 adalah Rp1.454.154. Sementara, UMK Kota Yogyakarta Rp1.709.150, Kabupaten Sleman Rp1574.550, Kabupaten Bantul Rp1.527.150, Kabupaten Kulon Progo Rp1.493.250, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.454.200.


(NIN)