Warga Penghayat Kepercayaan Minta Pemda Segera Fasilitasi Pembuatan KTP

Kuntoro Tayubi    •    Sabtu, 18 Nov 2017 08:59 WIB
penghayat kepercayaan
Warga Penghayat Kepercayaan Minta Pemda Segera Fasilitasi Pembuatan KTP
Warga Penghayat Kepercayaan melakukan ritual ibadah di Pekalongan, Jawa Tengah, MTVN - Kuntoro Tayubi

Pekalongan: Penganut penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan itu perihal pencantuman penghayat kepercayan pada kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Salah satu penganut penghayat kepercayaan Kaweruh Jawo Jawoto, Asworo Palguno menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya penghayat kepercayaan diakui oleh pemerintah.

"Kami bersyukur, jika pada akhirnya perjuangan kami membuahkan hasil. Setidaknya pemerintah itu tau, kalau penghayat kepercayaan itu memang ada sejak nenek moyang dan tidak bisa dihilangkan begitu saja," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 17 November 2017.

Disampaikan pria dua anak yang akrab disapa Gun tersebut, dalam hal pendidikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan, ia sempat merasa didiskriminasi karena tidak bisa mencantumkan penghayat kepercayaan di kolom agama.

"Kalau dulu sebelum ada Permendikbud tersebut sempat kesulitan untuk mencantumkan kepercayaan di kolom agama. Tapi sejak dikeluarkan Permendikbud tersebut, sudah bisa mencantumkan kepercayaan di kolom agama, baik di KK atau di data anak sekolah," paparnya.

Namun, kata Gun, untuk kolom agama di kartu tanda penduduk, tidak tertera penghayat kepercayaan, walaupun KTP yang dimilikinya sudah E-KTP.

"Saat ini di KTP cuma ada tanda strip, karena masih mengacu data yang lama. Tapi kalau di KK, sudah memakai data baru, sudah tertera kepercayaan," imbuhnya.

Menurut Gun, walaupun ia seorang penganut penghayat kepercayaan, dilingkungan tempat tinggalnya, tidak ada perlakuan yang mendiskriminasikannya. 

"Tetangga sekitar juga tidak ada masalah, mereka juga sudah mengetahui kegiatan kami. Ya, saling menjaga kerukunan umat beragama saja," tutur Gun.

Keanekaragaman juga ada di dalam keluarga Gun. Istri dan kedua anaknya memiliki keyakinan berbeda. Namun, tidak ada perselisihan terkait dengan agama atau kepercayaan yang dianut.

"Istri dan anak saya yang nomor 1, penganut kepercayaan. Sedangkan yang nomor 2, beragama Islam. Saya bebaskan mereka mau memilih agama atau kepercayaan, tidak saya paksakan," ujarnya.

Gun berharap setelah adanya putusan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki masyarakat adat yang berkeyakinan/penghayat kepercayaan ikut merespon dan segera memfasilitasi keperluan perubahan administrasi kependudukan.

"Mudah-mudahan setiap pemerintah daerah juga cepat merespons dan bisa memfasilitasi pembuatan KTP dan KK baru. Tolong jangan dipersulit lagi. Aturannya sudah jelas sekarang," pungkasnya.



(RRN)