Perizinan di Solo Hanya Diberikan Kepada Taat Pajak

Pythag Kurniati    •    Jumat, 22 Dec 2017 18:33 WIB
pajak
Perizinan di Solo Hanya Diberikan Kepada Taat Pajak
Penandatanganan MoU antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak, Jumat, 22 Desember 2017

Solo: Pemerintah Kota Surakarta memastikan segala bentuk perizinan hanya diberikan bagi pemohon taat pajak. Menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Pemkot Surakarta menandatangani nota kesepahaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta Toto Amanto mengemukakan, sistem KSWP diterapkan bagi seluruh penerbitan izin. Sebelum mengeluarkan perizinan, dinas terlebih dulu mengecek validnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.

Adapun mekanismenya, petugas akan memasukkan identitas pemohon. Identitas dimasukkan pada aplikasi yang terhubung dengan sistem di KPP.

"Dari situ nanti akan muncul keterangan NPWP valid atau tidak valid," ungkap Toto Amanto, Jumat, 22 Desember 2017.

Jika sistem menyatakan valid, maka proses pemberian izin usaha akan dilanjutkan sesuai SOP. Sedangkan jika status tidak valid maka pemohon harus mengurus kewajiban pajak terlebih dahulu di KPP Pratama Surakarta.

Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono memaparkan, konfirmasi status wajib pajak dikatakan valid jika telah memenuhi syarat. Syarat tersebut yakni NPWP aktif dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dua tahun terakhir. 

Program ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Tindakan Korupsi. "Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP),  dukungan pemda ini adalah upaya baik dalam rangka memperluas basis wajib pajak," beber dia.

Ia menargetkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak mampu mendongkrak pertumbuhan jumlah wajib pajak di Surakarta. "Kami targetkan meningkat minimal 10 persen," pungkas dia.



(ALB)