Buruh Harap Upah Minimum Jepara jadi Rp2,4 Juta

Rhobi Shani    •    Jumat, 27 Oct 2017 11:13 WIB
ump
Buruh Harap Upah Minimum Jepara jadi Rp2,4 Juta
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Jepara: Pekerja di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berharap penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2018 berdasarkan biaya kebutuhan hidup layak (KHL) riil di lapangan. Skema pengupahan di Jepara yang berdasarkan PP 78/2015 dinilai belum pantas.

“Kami mendesak pemerintah menerapkan skema survei KHL. UMK Jepara saat ini yang hanya Rp1,6 juta,” ungkap Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Muhammad Abidin, Jumat 27 Oktober 2017.

UMK Jepara Rp1,6 juta dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan harian. Upah buruh tahun depan hanya meningkat Rp139 dibanding tahun ini.

Hal senada disampaikan Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Murdiyanto. Penerapan UMK berdasar PP 78/2015.

(Baca: Sah, Upah Minimum di DIY Naik 8,71 Persen)

Murdiyanto bilang, besaran UMK Jepara 2018 yang layak berdasarkan hitung-hitungan organisasi buruh adalah sebesar Rp 2.425.432. Angka tersebut, klaim serikat pekerja, dihasilkan dari perhitungan hasil survei KHL ditambah angka inflasi dan produk domestik bruto (PDB).

“Untuk itu sebaiknya pemerintah tidak hanya menggunakan skema PP 78/2015 namun juga menggunakan survei KHL,” pinta Murdiyanto.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyampaikan, Pemkab Jepara mengaku dilematis. Itu karena pada penentuan UMK 2017, pemerintah sudah mengatrol upah buruh sebesar 18 persen dari angka Rp1,35 juta menjadi Rp1,6 juta.

“Kami tampung usulan itu, nanti akan kami tindak lanjuti. Kami juga perlu bicara dengan pengusaha, bukan hanya dari satu pihak,” kata Marzuqi.

Berdasarkan perhitungan Pemkab Jepara bersama dewan pengupahan, Marzuqi menambahkan, besaran UMK Kabupaten Jepara tahun 2018  sebesar Rp 1.739.630. Angka itu didasarkan pada perhitungan UMK berjalan ditambah inflasi nasional sebesar 3,72 dan PDB sebesar 4,99.

“Hasil perhitungan tersebut mengacu pada PP 78/2015,” pungkas Marzuqi.

(Baca: Pemda DIY Akan Usulkan Perubahan Rumus UMK)


(SUR)