Ratusan Dosen Desak Presiden Bentuk Tim Usut Modus Angket KPK

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 12 Jul 2017 19:55 WIB
angket kpk
Ratusan Dosen Desak Presiden Bentuk Tim Usut Modus Angket KPK
Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta saat menyampaikan dukungan penolakan hak angket KPK. (MTVN-Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Dukungan akademisi perguruan tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terus berdatangan. Kini, giliran 163 dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta menandatangani dukungan penolakan hak angket DPR kepada komisi antirasuah itu. 

Malah mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim terpadu mengusut kerja pansus hak angket DPR terhadap KPK. Hal ini berkaitan dengan dugaan adanya modus yang bermuara pada pelemakan KPK. 

"Ini dorongan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, bukan eksekutif. Ini semata agar menegaskan palaksanaan penegakan hukum," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Wisnubroto di ruang diskusi Gedung Santo Thomas Aquinas kampus tersebut pada Rabu petang, 12 Juli 2017. 

Baca: KPK Disarankan Adukan Pansus Angket ke Pengadilan

Wisnubroto menjelaskan, tim terpadu tersebut bisa beranggotakan di antaranya Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, serta KPK. Menurutnya, KPK perlu dilibatkan lantaran memungkinkan keberadaan pansus angket KPK bermotif politis. 

"Bisa saja motif hak angket KPK menutupi borok tindakan korupsi," ungkapnya. 

Sekretaris Jenderal pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Riawan Tjandra menilai angket KPK membuat esensi pengawasan DPR berjalan tidak tepat. 

"KPK itu adalah lembaga independen. Salah jika menyamakan KPK dengan eksekutif," ujarnya. 

Baca: KPK Merasa Diadu Domba Pansus Hak Angket

Pembentukan pansus KPK, katanya, menyalahi filosofi, objek, dan pemaknaan. Makanya harus dibubarkan. 

"Mengingkari eksistensi KPK sama dengan mengingkari reformasi, juga mengingkari sejarah ketatanegaraan yang berjalan hingga kini," katanya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S Ispandriarno, menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat dukungan penolakan hak angket terhadap KPK ke sejumlah lembaga negara. Jumlah dosen yang mendukung penolakan angket KPK akan bertambah.




(SAN)