Komisioner KPU Jepara Dilantik Jadi Direktur PDAU

Rhobi Shani    •    Jumat, 29 Sep 2017 19:38 WIB
pilkada
Komisioner KPU Jepara Dilantik Jadi Direktur PDAU
Kantor Panwaslu Jepara, MTVN - Rhobi Shani

Metrotvnews.com, Jepara: Panwaslu Jepara, Jawa Tengah, mensinyalir adanya pelanggaran terhadap UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu seiring pelantikan Andi Rohmat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Selain berpotensi melanggar regulasi, pelantikan Andi Rohmat yang merupakan Komisioner KPU Jepara periode 2013 - 2018 ini juga mencederai marwah dan azas penyelenggara pemilu.

Masa jabatan Andi Rohmat sebagai penyelenggara pemilu mestinya baru berakhir tahun depan. Namun, ia berubah haluan. Senin 25 September 2017, Andi dilantik sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Jepara oleh Bupati Ahmad Marzuqi.

Praktis, kini posisi penyelenggara gawai demokrasi yang ditinggalkan Andi masih kosong. Padahal tahapan Pilgub Jateng 2018 dan Pemilu 2018 sudah mulai berjalan.

Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan berdasar Pasal 37 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada tiga penyebab anggota KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota berhenti antarwaktu. Yakni meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan dengan tidak hormat.

"Memang ada info dia mengundurkan diri sebagai komisioner. Kita juga sudah berkirim surat ke KPU Jepara namun belum ada jawaban. Karena belum ada surat resmi terkait itu maka kita juga belum percaya. Terlebih jika mengacu UU Pemilu yang baru, tidak ada item mengundurkan diri. Selain itu pemberhentian anggota KPU kabupaten/kota harus dilakukan oleh KPU RI. Dan itu tidak mudah serta ada berbagai proses yang harus dilalui," kata Arifin, Jumat 29 September 2017.

Langkah Andi Rohmat yang kini menjabat Direktur PDAU Jepara juga bertentangan dengan Pasal 21 UU Pemilu, terlebih huruf n. Klausul itu mengamanatkan anggota KPU tidak boleh menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah selama periode jabatan.
Oleh karena itu, Panwaslu Jepara juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Bupati Ahmad Marzuqi saat melantik Andi Rohmat sebagai Direktur PDAU Jepara.

"Kami sudah melayangkan surat juga ke bupati. Kami sampaikan ada potensi pelanggaran terkait pelantikan itu," ujarnya.

Saat ini, Panwaslu Jepara terus melakukan kajian terkait persoalan tersebut. Rencananya, panwaslu juga akan melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait.

"Kalau nanti hasil kajian memang menguatkan ada pelanggaran, kami mendesak pemkab agar membatalkan pelantikan Andi Rohmat sebagai Direktur PDAU Jepara," tandasnya.

Terpisah, Andi menyatakan tak melanggar Undang-undang. Pada Undangan-undang Nomor 15 Tahun 2011, Andi  komisioner boleh mengundurkan diri.

"Karena dulu SK (surat keputusan) yang diterbitkan KPU provinsi menggunakan itu (UU No 15 tahun 2011)," ucap Andi.


(RRN)