Mendagri: Pemekaran 314 Daerah Ditunda

Patricia Vicka    •    Selasa, 13 Mar 2018 15:42 WIB
pemekaran daerah
Mendagri: Pemekaran 314 Daerah Ditunda
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan) di Yogyakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka

Yogyakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda sementara pembentukan daerah otonomi baru. Setidaknya ada 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten yang ditunda.

Penundaan sementara dilakukan agar pemerintah pusat bisa fokus menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur di daerah. Pasalnya, pembangunan infrastruktur turut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Menunggu progres hasil pembangunan infrastruktur ekonomi," tegas Tjahjo usai membuka acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Selain itu, pemekaran suatu daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perlu anggaran lebih dari Rp100 Miliar untuk bisa memfasilitasi pemekaran daerah. Belum lagi soal restrukturisasi lembaga dan aparatur sipil negara.

"Sekarang di Gorontalo (daerah pemekaran baru) saja masih ada Komandan Daerah Distrik Militer (Dandim) yang membawahi 7 Kodim. Di NTT saja masih ada kejaksaan negri yang hanya punya jaksa dan supir saja," kata dia.

Daerah yang mengajukan pemekaran terdiri dari daerah setingkat provinsi seperti Provinsi Sumbawa yang merupakan pemekaran Nusa Tenggara Barat,  Kepulauan Buton, Nias, dan Tapanuli Selatan. Belum lagi pemekaran setingkat kabupaten/kota.

(Baca: Brebes Selatan Layak Dimekarkan)

Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tjahjo mengaku belum ada satupun usulan pemekaran yang disetujui. Rencananya penundaan sementara ini akan berlanjut hingga 2019.

"Saya sudah beri penjelasan ke DPR, DPRD. dan Pemda alasan penundaan pemekaran ini. Intinya kita bukan untuk melarang hak konstitusional daerah. Tapi kasih kesempatan Jokowi fokus pembangunan infrastruktur," pungkasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemecahan daerah akan berdampak negatif bagi kesempatan investasi. Pemekaran bisa memicu fragmentasi dan penurunan skala ekonomi suatu daerah.

"Kita butuh daerah yang punya skala ekonomi besar. Skala ekonomi itu sangat penting di dunia investasi. Kalau terpecah bisa lebih berat untuk menarik investasi," kata Lembong.
 


(SUR)