Pengelolaan Hutan Rawan Korupsi, Busyro: PR Buat KPK

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 05 Oct 2016 16:59 WIB
pemberantasan korupsi
Pengelolaan Hutan Rawan Korupsi, Busyro: PR Buat KPK
Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas (kanan). Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan pengelolaan hutan di Indonesia masih menjadi sektor yang rawan korupsi. Ia mengungkapkan kerawanan itu muncul lantaran tumpang tindihnya aturan pengelolaan hutan.

"Jika ditarik ke atas (pemerintah pusat) ini menarik. PR (pekerjaan rumah) buat KPK jilid IV," kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Rabu (5/10/2016).

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM ini menyebut persoalan munculnya celah tindakan korupsi sektor kehutanan dimulai saat pemerintah Orde Baru mengintervensi kebijakan pengelolaan hutan secara halus.

Di era reformasi, ia mengungkapkan, pengelolaan hutan jauh lebih buruk. Dalam hal kebijakan, lanjutnya, ada penurunan fungsi hutan yang semestinya menjadi hutan lindung, diubah menjadi hutan produksi, budidaya, dan bahkan pertambangan.

Menurutnya, 95 persen hutan sawit dimiliki oligarki bisnis dan pemiliknya merupakan taipan. "Tapi data ini masih perlu validasi. Tidak ada perusahaan besar yang akuntabel dan transparan pengelolaannya," kata Busyro.

Ungkapan tersebut diperkuat dengan munculnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepolisian bagi 15 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan di Sumatera. Busyro menilai, SP3 juga bisa menjadi sarana transaksional bisnis. Jika hal itu terbukti, pengelolaan hutan memang rawan dan menimbulkan konflik.

"Sektor kehutanan nilai korupsinya besar sekali. SP3 menjadi indikasi peranan modal berselingkuh dengan penguasa. Perselingkuhan permanen sangat membahayakan negara. Perselingkuhan yang tidak permanen saja membahayakan," ujarnya.


(UWA)