Karena Lumba-lumba, Sekaten Dikecam

Ahmad Mustaqim    •    Jumat, 18 Nov 2016 10:08 WIB
satwa
Karena Lumba-lumba, Sekaten Dikecam
Sirkus keliling menampilkan atraksi lumba-lumba. (Ant/Andika Betha)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Aktivis yang tergabung dalam Animal Friends Jogja (AFJ) mengecam panitia Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Yogyakarta. Penyebabnya, panitia mengizinkan pertunjukan lumba-lumba. 

Pegiat AFJ, Dessy Zahara Angelina Pane mengatakan tak ada nilai positif dari pertunjukan lumba-lumba di PMPS. Pertunjukan itu dinilai tak relevan dengan hiburan di perayaan sekaten. Baginya, rencana itu juga tak memiliki nilai edukasi, budaya, ataupun konservasi.

"Yang ada justru pembodohan dan penyiksaan terhadap satwa liar," kata Dessy, saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat (18/11/2016) malam.

Dessy mengaku telah melayangkan surat permintaan penghentian rencana pertunjukan lumba-lumba itu lewat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, kedua surat itu belum memperoleh tanggapan.

Dalam tiga hari ke depan, AFJ akan menggelar aksi protes andai surat itu tetap tak digubris. "Jika pertunjukan (lumba-lumba) itu tetap dilakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta bakal dikenal jadi kota yang tak prokonservasi," tudingnya.

Menurut Dessy, pertunjukan lumba-lumba di manapun lokasinya hanya bermotif meraup keuntungan. Ia menilai, pernyataan adanya nilai edukasi dalam pertunjukan itu adalah kebohongan. Sebab, jika hewan itu diberikan makan dan tak menuruti perintah, biasanya akan dihukum.

"Seharusnya lumba-lumba bisa menikmati alam bebas tanpa dibatasi ruangan yang sempit. Sepengetahuan saya, sepanjang pertunjukan seperti itu, yang ada hanya penyiksaan," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertanian dan Perikanan Kota Yogyakarta, Lucy Irawati mengatakan pemberian izin pertunjukan itu lantaran penanggung jawab bisa menunjukkan izin penyelenggaraan sirkus lumba-lumba.

Ia mengatakan, izin tersebut mendasarkan UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Keputusan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan nomor SK 262/KSDAE/2015.


(SAN)