Pengemudi Taksi Konvesional Ajukan Petisi Tolak Keputusan MA

Patricia Vicka    •    Kamis, 14 Sep 2017 15:05 WIB
polemik taksi online
Pengemudi Taksi Konvesional Ajukan Petisi Tolak Keputusan MA
Sopir taksi konvensional longmarch di sepanjang jalan Malioboro dari depan Hotel Inna Garuda sampai Kantor Gubernur. MTVN/Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ratusan pengemudi taksi pelat kuning yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Yogyakarta (Kopetayo) kembali demo di depan Kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro. Mereka menolak tegas keputusan MA No.37/2017 yang menganulir 14 poin dalam Permenhub yang mengatur soal angkutan sewa khusus. Mereka mendesak Pemda menandatangani  petisi menolak keputusan MA.

Masa berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali sejak pagi. Kemudian mereka longmarch di sepanjang jalan Malioboro dari depan Hotel Inna Garuda sampai Kantor Gubernur.

Ketua Kopetayo Rudi Kamtono menjelaskan dalam petisi tersebut para pengemudi mendesak Pemda DIY dan Kementerian Perhubungan melakukan perlawanan hukum salah satunya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) keputusan MA tersebut. "Kami mendukung Menhub dan Gubernur DIY untuk mengajukan PK pada putusan MA," kata Rudi di Depan Kantor Gubernur DIY, Kamis 14 September 2017.

Keputusan MA menurutnya melukai demokrasi dan Pancasila. Sebab dengan  pembatalan 14 poin tersebut, secara tidak langsung meminta pemerintah untuk tidak mengatur operasional taksi aplikasi daring. 

"Keputusan ini sama saja mendukung Neoliberalisme. Berarti memberi kebebasan taksi online mau enaknya sendiri tidak mau diatur negara," ujar Rudi.

Koko, salah seorang pengemudi taksi Pandawa menambahkan, dalam petisi ini, pengemudi mendesak Pemda DIY memberi keadilan hukum dengan tetap memberlakukan Peraturan Gubernur yang mengatur soal Angkutan sewa Khusus. Pemda DIY diminta tetap menindak sopir taksi onlie yang tidak sesuai dengan Pergub No.32/2017.

"Kami harap ada keadilan dari Pemerintah. Saya pulang enggak bawa hasil, ditanya sama istri enggak enak. kami berharap pemda tetap memberlakukan Pergub sampai keputusan MA diberlakukan November 2017," tegasnya.

Para sopir juga meminta Perwakilan Pemda menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk keadilan pemerintah pada semua pelaku usaha. Perwakilan Pemda DIY , Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sigit Sapto pun setuju dan menandatangani Petisi tersebut. 

"Pemda memberi dukungan dan bantuan pada semua pihak asalkan sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Sigit usai menandatangani petisi tersebut.


(ALB)