Delapan Dosen UGM jadi Pengurus dan Simpatisan HTI

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 20 Jul 2017 15:02 WIB
pembubaran hti
Delapan Dosen UGM jadi Pengurus dan Simpatisan HTI
Gedung Fakultas Teknik di kompleks kampus UGM, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki anggota dari berbagai profesi. Tak terkecuali para pegawai negeri sipil. Bahkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pun turut terlibat dalam organisasi yang resmi dibubarkan pemerintah itu.

Fakta itu terungkap dari sebuah dokumen berjudul "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Dokumen itu mencatat delapan dosen UGM menjadi anggota dan simpatisan HTI.  

Akademisi UGM itu adalah AWH; RB (dosen FEB); IAF (dosen Sekolah Vokasi); H (dosen Fakultas Psikologi); HA (dosen MIPA); NH (dosen Fisika); MKR (Teknik Fisika); dan N (dosen Teknik Mesin). Mereka ada yang jadi pengurus dan juga simpatisan.

Metrotvnews.com telah berupaya mengonfirmasi nama-nama tersebut. Beberapa sedang tidak berada di kantor, komunikasi elektronik juga belum mendapat respons.

Salah satu yang berhasil ditemui yakni MKR. Dia mengakui bahwa dirinya menjadi anggota HTI DIY.

"Saya bertanggung jawab di Bantul, di DPD (HTI) Bantul," ujar MKR ditemui di Kantor Program Studi Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, Kamis, 20 Juli 2017. 


Nukilan dokumen yang menyebut dosen UGM sebagai pengurus HTI DIY. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

MKR mengkonfirmasi bahwa nama-nama dalam dokumen tersebut menjadi anggota ataupun simpatisan HTI DIY. Selain UGM, ada pula sejumlah nama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. 

Menurut MKR, masalah hukum pembubaran HTI belum selesai. Ia mengatakan pembubaran HTI yang pemerintah lakukan tak sesuai prosedur yang tepat.  

Ia mempertanyakan anggapan sejumlah pihak yang menilai khilafah yang HTI dengungkan bertentangan dengan Pancasila. "Anti-Pancasilanya bagian mana," kata dia. 

Dia berujar, khilafah merupakan ajaran Islam. Dia menilai sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini disertai peranan cukong untuk menaikkan pemimpin. Menurut dia khilafah pernah hidup dan paling lama dari sejumlah peradaban lain. 

"Kalau gagasan khilafah ditolak silakan. Kita semua terbuka dengan semua gagasan. Penyampaian gagasan dan dakwa tak akan berhenti. Dakwah kan kewajiban semua muslim," ujarnya. 

Dihubungi terpisah, Kepala Humas UGM Iva Ariani institusi secara formal belum mengetahui adanya keterlibatan akademisi UGM di HTI. Namun, secara nonformal, lanjut Iva, UGM mengetahui hal itu dari informasi yang beredar di masyarakat. 

"Belum ada kebijakan yang diambil. Namun pastinya apa pun kebijakan yang akan diambil nanti tentu saja kami mengacu pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan," jelasnya. 


(SAN)