Selain HTI, Lima Ormas Diduga Bakal Geser Ideologi Pancasila

Mustholih    •    Rabu, 26 Jul 2017 16:05 WIB
perppu pembubaran ormas
Selain HTI, Lima Ormas Diduga Bakal Geser Ideologi Pancasila
Kantor DPP HTI di Tebet, Jakarta, MTVN - Juven Martua Sitompul

Metrotvnews.com, Semarang: Lima organisasi masyarakat, selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), berniat mengganti Ideologi Pancasila. Organisasi garis keras itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Atiek Surniati, di Semarang, Rabu 26 Juli 2017. Atiek mengatakan, Kesbangpol mengantongi nama lima organisasi tersebut.

"Mereka ingin Indonesia melaksanakan syariat semurni-murninya. Padahal kita dibangun kolegial bersama-sama dengan enam agama," kata Atiek dalam sebuah seminar di Semarang.

Atiek menyebutkan lima organisasi itu yaitu Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, dan Front Pembela Islam (FPI). Di Jawa Tengah, lima organisasi itu tidak mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi massa resmi.

Atiek mengaku, Pemerintah Provinsi Jateng sulit memutus akses pergerakan pengurus dan anggota lima organisasi itu. Namun, Pemprov terus memantau kegiatan mereka.

"Kalau belum terdaftar kami belum bisa mengambil tindakan. Sehingga kami bersama aparat hanya memonitor. Kalau tidak terjadi sesuatu, kami enggak berani menindak. Maka saya pribadi ingin kepolisian diberi kewenangan untuk bisa menindak ketika sudah menengarai," jelas Atiek.

Atiek menyatakan, sebanyak 763 organisasi massa terdaftar di Kesbangpol Jateng. Namun, hanya 78 organisasi yang memiliki badan hukum.

Soal HTI , Atiek menyatakan, mereka hanya melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Di Jawa Tengah, HTI pun hanya memberikan surat pemberitahuan ke Kesbangpol Jawa Tengah. 

"Tapi selaku legal formal, Pemprov Jateng belum mengeluarkan SKT kepada HTI," jelas Atiek.

Setelah beberapa hari lalu Surat Keputusan Badan Hukum HTI dicabut, Atiek menyatakan tidak ada pergerakan aktivis-aktivis organisasi yang mengusung agenda khilafah itu di Jawa Tengah. 

"Sementara, mereka masih diam, stagnan. Belum ada aktivitas. Kita sudah menyebar teman-teman intelijen untuk memantau hal itu," tegas Atiek.



(RRN)