Warga Sebut Kawasan Wisata di Gunungkidul Dikuasai Investor

Ahmad Mustaqim    •    Jumat, 16 Mar 2018 12:15 WIB
wisata pantai
Warga Sebut Kawasan Wisata di Gunungkidul Dikuasai Investor
Salah satu sudut pemandangan alam di kawasan Pantai Watu Kodok Gunungkidul, Medcom.id - Mustaqim

Yogyakarta: Sejumlah lahan di kawasan wisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diduga dikuasai investor. Kabar yang beredar di kalangan warga menyebutkan warga negara asing membeli lahan di lokasi tersebut.

Di Pantai Ngrawe, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, sejumlah lahan sudah beralih fungsi menjadi resort mewah. Beberapa di antaranya masih dalam tahap pembangunan. 

Mardiyono, salah seorang warga, mengatakan, sejumlah titik lahan telah dipagar oleh penguasa lahan. Warga pun mulai tak bisa mengakses. Ia menyebut, ada warga Belanda yang telah membeli lahan di kawasan karst itu. 

"Harganya dengar-dengar miliaran rupiah," ujar Mardiyono pada Jumat, 16 Maret 2018. 

Ia mengatakan harga tanah ditawarkan belasan kali lipat ke investor. Dari harga awal sekitar ratusan ribu rupiah per meter, menjadi Rp1 juta per meter. 

Menurut dia, sudah banyak lahan di sekitar pantai yang menjadi milik investor. "Mungkin beberapa tahun depan warga di sini kalau mau ke pantai harus membayar," kata dia. 

Besarnya minat wisatawan ke Gunungkidul diperkirakan menjadi alasan investor mulai menguasai lahan. Setidaknya, lebih dari 2,5 juta wisatawan berwisata ke Gunungkidul tiap tahunnya. 

Bukan hanya di Pantai Ngrawe, di Pantai Watu Kodok, Kecamatan Tanjungsari juga terjadi hal serupa. Lahan di kawasan Pantai Watu Kodok telah dikuasai, baik perorangan hingga pemodal. 

Warga di kawasan Pantai Watu Kodok, Yasmadi mengatakan sebagian investor mengaku memperoleh kekancingan atau kekuasaan untuk mengelola lahan yang diklaim berstatus Sultan Ground (SG). Di sisi lain, penguasaan lahan di beberapa titik berkonflik dengan warga. "Kami tidak mau digusur, karena sejak dulu kami sudah ada di sini," tuturnya. 

Selain di dua lokasi itu, Pemkab Gunungkidul telah melarang kelanjutan pembangunan sebuah resort mewah di di Pantai Seruni, Kecamatan Tepus. Sebab, pembangunan itu tak disertai kelengkapan izin. 

Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS), Adnan Pambudi mengatakan investor hendak membeli seluruh lahan di pantai dan hendak dibangun tembok-tembok tinggi dan dipasangi portal. "Warga sekitar pun tak dapat leluasa masuk. Bisa dibilang ini adalah upaya untuk privatisasi," ujarnya. 

Adnan menilai, pembangunan resort bisa berdampak pada kerusakan lingkungan di kawasan bentang alam karst. Sebab, kawasan karst Gunungkidul juga jadi kawasan lindung geologi yang harus dilindungi. "Pemkab Gunungkidul terkesan tidak tegas dalam hal ini," cetusnya. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajat Ruswandono, mengatakan, pemerintah terus melakukan pengawasan atas upaya privatisasi itu. Menurut dia, pemerintah masih memetakan masalah yang ada di lapangan. 

Ia menilai, harga yang meningkat beberapa kali lipat membuat sebagian warga menjual lahannya. "Saat harga tanah masih rendah mereka (investor) membelinya," katanya. 

Drajat berharap perkembangan situasi di lapangan tak merugikan warga ataupun investor. Bagi yang hendak melakukan pembangunan, kata dia, harus lebih duluelengkapi berkas perizinan. 

Ia mengklaim, perkembangan wisata bisa membangkitkan perekonomian warga. Hal itu juga didukung keberadaan jalur jalan lintas selatan (JJLS), jalur alternatif Yogyakarta-Wonosari, dan bandara Gading jika sudah difungsikan. 

Menurut dia, keberadaan hunian seperti resort juga bisa memberikan dampak pada kekuatan ekonomi. Mulai dari lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. "Kami selalu menekankan ke investor, harus menggunakan tenaga lokal," ucapnya. 

Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno berharap pemerintah segera menengahi permasalahan di lapangan. Jangan sampai, kata dia, konflik yang lebih besar terjadi di kemudian hari. 



(RRN)