Serapan APBD Terbentur Regulasi

Pythag Kurniati    •    Kamis, 24 Nov 2016 17:14 WIB
apbd
Serapan APBD Terbentur Regulasi
Foto ilustrasi. (Ant/Akbar Nugroho)

Metrotvnews.com, Solo: Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Solo baru terealisasi 62,15 persen. Aturan pencairan anggaran dianggap jadi kendala.

Salah satunya, kata Kabid Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo Suyamto, regulasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pusat serta anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

“Ada aturan-aturan yang mengatur pencairannya. Tidak bisa semau gue,” ungkap Suyamto ketika ditemui wartawan di Kantor DPPKA Kota Solo, Kamis (24/11/2016).

Pencairan anggaran dari provinsi, lanjutnya, diatur dalam Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng.

Sedangkan regulasi pencairan dana dari pusat diatur PMK Nomor-48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Peraturan Gubernur menyebut jika proyek fisik di bawah Rp2,5 miliar, mengajukan uang muka tahap pertama sebesar 30 persen,” terang dia.

Sedangkan proyek fisik lebih dari Rp2,5 miliar, tahap pertama harus diambil 20 persen dulu sebagai uang muka.

Semua anggaran proyek, kata Suyamto, dapat diambil jika proyek fisik telah selesai 75 persen. “Baru setelah itu, di kas daerah akan saya keluarkan jika sudah selesai 100 persen,” urai dia.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dicairkan melalui empat tahap. “Triwulan pertama 30 persen, kemudian triwulan selanjutnya 25 persen, 25 persen dan triwulan terakhir 20 persen dan harus per bidang,” ujarnya.

Satu catatan lagi, anggaran belum dapat turun ke kas daerah jika serapan masing-masing bidang belum mencapai 75 persen.

Ia menerangkan kendala regulasi ini juga dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Pencairan tidak bisa dilakukan secara cepat lantaran dilakukan per bidang.

“Kadang tiga minggu sejak pengajuan ke pusat baru cair,” lanjut dia.

Menanggulangi hal tersebut, Suyamto melakukan upaya percepatan proses untuk memenuhi kaidah regulasi dari pusat. “Kami terus berkoordinasi dengan SKPD agar penyerapan bisa dilakukan secara tepat, cermat dan cepat,” tutupnya.


(SAN)