8 ASN Diperiksa Panwas Terkait Kegiatan Politik Calon Kepala Daerah

Kuntoro Tayubi    •    Jumat, 30 Sep 2016 14:43 WIB
pilkada serentak
8 ASN Diperiksa Panwas Terkait Kegiatan Politik Calon Kepala Daerah
Panwas meminta keterangan pejabat ASN yang hadir di tahapan pencalonan Pilkada Brebes, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Brebes: Delapan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperiksa Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat. Mereka terlibat dalam tahapan pencalonan Pilkada serentak 2017, Rabu 21 September 2016 lalu.

Mereka adalah Camat Jatibarang Darmadi, Camat Bulakamba Edi Sudarmanto, Camat Ketanggungan Rejeh Juanda, Camat Bantarkawung Gunarto, Kabag Hukum Yuta Sugiarti, Kabag Pemdes Amrin Alvi Umar, Kadinsosnakertrans Syamsul Qomar dan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Brebes Slamet Arjono.

Komisioner Panwas Brebes Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga, Wakro mengatakan, para pejabat ASN tersebut hadir pada kegiatan pasangan calon yang hendak mendaftar ke KPU.

"Mereka kami panggil karena hadir dalam kegiatan tahapan pencalonan yakni kegiatan pengumpulan massa sebelum Paslon Idza Priyanti-Narjo mendaftar ke KPU di GOR Brebes," katanya, Jumat (30/9/2016).

Wakro bersama dua komisioner lainnya mengatakan, rata-rata dari mereka tidak mengetahui regulasi terkait larangan ASN menghadiri kegiatan politik.

Selanjutnya, Panwas memberi peringatan kepada mereka dan menerima surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Jika kembali terjadi, Panwas akan melakukan penindakan.

"Ini sebagai awal dan upaya tindakan pencegahan. Menunjukkan bahwa Panwas Brebes serius mengawal ASN yang tidak netral dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2017," kata Wakro.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, aturan soal larangan ASN terlibat dalam politik praktis tertera dalam Surat Edaran Menpan RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. SE Menpan RB itu merupakan penegasan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, UU No 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah serta PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Doktor bidang hukum dari Unissula Semarang ini meminta Panwas Brebes memproses jika ada yang nekat melanggar aturan soal netralitas ASN.

“Sanksi tegas menanti ASN yang terbukti terlibat dalam aksi dukung mendukung paslon tertentu saat gawe demokrasi lima tahunan tersebut,” katanya.

Teguh mengimbau seluruh ASN baik yang ada di Kabupaten Jepara maupun enam kabupaten/kota di Jateng yang menggelar pilkada serentak tahap II agar tak terlibat dalam aksi dukung mendukung paslon tertentu.


(MEL)