Tunggangi Komite Sekolah, SD Negeri di Sleman Pungut Uang

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 21 Sep 2016 15:08 WIB
pungutan liar
Tunggangi Komite Sekolah, SD Negeri di Sleman Pungut Uang
Sejumlah wali murid TK dan SD Model Sleman saat mengadu ke LBH Yogyakarta. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Sleman: TK dan SD Model di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dituding meminta uang kepada wali murid. Sekolah tersebut menjadikan SK bernomor 002/KS/07/2016 yang dikeluarkan komite sekolah untuk menarik uang dari wali murid.

Sebanyak tujuh wali murid TK dan SD Model Sleman mengadukan dugaan pungutan itu ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rabu 21 September 2016. 

Dalam laporan mereka, pihak sekolah menarik pungutan dengan nilai bervariasi, yakni Rp3.350.000 untuk kelas 1, Rp2.150.000 (kelas 2), Rp2.160.000 (kelas 3), Rp1.900.000 (kelas 4), Rp2.200.000 (kelas 5), dan Rp2.950.000 (kelas 6). Besaran uang pungutan itu dibayar untuk satu tahun.

Thomas Tarigan, wali murid SD Model, mengatakan pungutan yang ditarik sekolah tidaklah memiliki dasar hukum. Sebab, sebagai sekolah berstatus negeri, tidak sepantasnya menarik pungutan kepada wali murid. 

"Dalam SK itu, penarik uang disebut sumbangan dan tertulis sukarela. Tapi di bagian SK itu, sumbangan sukarela kok diberi batasan waktu," ujar Thomas di LBH Yogyakarta.

Ia mengaku sempat berusaha meminta klarifikasi ke pihak sekolah melalui surat elektronik. Upaya itu tidak mendapatkan respon dan Thomas tidak memperoleh transparansi dari penarikan uang yang dilakukan sekolah.

Wali murid lain, Inayah Rohmaniyah, berujar pungutan tak hanya dari SK yang dikeluarkan komite sekolah. Ia menyebut, manajemen sekolah bekas Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) ini juga menarik pungutan dengan dalih untuk keperluan ekstrakulikuler.

"Menurut kami legalitas dasar penarikan pungutan bermasalah karena sekolah negeri tidak boleh menarik pungutan. Mereka sudah memperoleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," ujarnya.



Tak hanya itu, lanjutnya, pihak sekolah juga menarik uang kepada wali murid untuk keperluan membeli modul pelajaran dari sekolah. Padahal, modul pembelajar sudah memperoleh fasilitas dari pemerintah. "Ini berbahaya karena bisa ditiru sekolah lain untuk menarik pungutan," ucapnya.

Pengacara publik LBH Yogyakarta, Rizky Fatahillah, mengaku lembaganya baru memperoleh satu aduan tersebut. Ia menilai komite sekolah tidak memiliki hak mengambil kebijakan karena tugas mereka semestinya sebatas memberikan masukan.

"Kami akan melakukan advokasi pendampingan kebijakan. Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan somasi keras kepada pihak sekolah," kata dia.

Ketika dikonfirmasi, Kepala TK dan SD Model Sleman, Yuliati Indarsih membantah kalau sekolahnya menarik pungutan. Menurut dia, uang tersebut adalah sumbangan sukarela.

"SK (yang dikeluarkan komite) itu tidak berlaku. Bagi wali murid yang sudah membayar, uangnya dikumpulkan masuk kas sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Arif Haryono, tidak memberikan tanggapan soal pungutan itu. Telepon dan pesan singkat yang Metrotvnews.com layangkan tidak berbalas.


(UWA)