Kejati Pantau Ormas Diduga Anti-Pancasila hingga ke Desa

Mustholih    •    Jumat, 28 Jul 2017 13:58 WIB
perppu pembubaran ormas
Kejati Pantau Ormas Diduga Anti-Pancasila hingga ke Desa
Kantor Kejati Jateng di Semarang, MTVN - Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah terkait pengawasan organisasi masyarakat diduga anti-Pancasila. Peningkatan koordinasi tersebut dibangun hingga tingkat desa.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng Hendrik P mengklaim koordinasi itu bangus. Jaringan pun kuat. Sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan tepat.

Hendrik mengatakan juga membangun koordinasi dengan Babinkamtimnas dan Babinsa. Tujuannya, melakukan pengawasan aktivitas ormas-ormas di daerah-daerah. 

"Situasi daerah akan jadikan bahan mengambil keputusan. Program penyuluhan hukum kita juga masuk ke segala lini, ke sekolah pun kita masuk. Kami punya program jaksa masuk sekolah. Akan kita kembangkan termasuk ke pesantren," jelas Hendrik di Semarang, Jumat 28 Juli 2017.

Sebagai institusi penegak hukum, Kejati Jateng punya kewenangan mengawas aliran kepercayaan dan keagamaan. Bahkan, kata Hendrik, Kejati Jawa Tengah merupakan sentral berjalannya pengasawan ormas-ormas keagamaan dan aliran kepercayaan. 

"Untuk Provinsi Jateng, koordinatornya ya kami," jelas Hendrik.

Hendrik mengakui memang ada beberapa ormas di luar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga diduga kuat anti-Pancasila. Namun, Hendrik enggan mengungkap nama-nama ormas yang dimaksud. 

"Betul ada beberapa yang sekarang terdeteksi seperti HTI, tidak sepaham dengan pancasila dan UUD 1945. Kita ada data. Kalau sudah waktunya akan kita rilis," jelas Hendrik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah beberapa waktu lalu merilis lima organisasi di luar HTI yang yang berkeinginan mengganti ideologi Pancasila. Organisasi-organisasi garis keras tersebut memiliki tujuan meng-khilafahkan Indonesia.

Kelima organisasi yang dimaksud Kesbangpol Jateng adalah Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, dan Front Pembela Islam. Di Jawa Tengah, ke lima organisasi ini tidak mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi massa resmi.

Baca: Selain HTI, Lima Ormas Diduga Bakal Geser Ideologi Pancasila

Menurut Hendrik, setiap laporan intelijen di instansi pemerintah terkait aktivitas-aktivitas ormas anti-Pancasila di Jawa Tengah memang memiliki bukti kuat. 

"Semua berdasarkan fakta karena semua sudah terstruktur dari bawah. Jangankan soal itu, masalah Jamaah Tablig pun kami awasi," ungkap Hendrik.


(RRN)