Warga Parangkusumo Gugat Bupati Bantul

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 04 Sep 2017 17:30 WIB
Warga Parangkusumo Gugat Bupati Bantul
Warga Parangkusumo, diwakili LBH Yogyakarta, saat mengajukan gugatan ke PN Bantul. (MTVN-Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Bantul: Warga Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggugat Bupati Suharsono di Pengadilan Negeri (PN) Bantul pada Senin, 4 September 2017. Gugatan itu menuntut ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terhadap warga yang dianggap bertempat tinggal di zona inti kawasan Gumuk Pasir. 

Kuasa hukum warga Parangkusumo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Epri Wahyudi mengatakan, ada 13 warga yang namanya tercantum dalam dokumen gugatan, dari total lebih dari 100 warga yang tergusur. Ia mengungkapkan, gugatan utama ditujukan ke Bupati Bantul, Suharsono sebagai pihak bertanggung jawab atas penggusuran yang terjadi pada pertengahan Desember 2016. 

Selain Suharsono, gugatan juga ditujukan ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Panitikismo Kraton Yogyakarta. Hal ini mengingat atas klaim dasar penggusuran warga yang menempati lahan milik Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground. 

"Kami menuntut adanya ganti rugi materiel maupun imateriel serta tempat relokasi yang layak," ujar Epri ditemui di PN Bantul pada Senin, 4 September 2017. 

Ia menjelaskan tuntutan kerugian warga yakni sebesar Rp700 juta. Nilai tersebut sudah termasuk materiel dan imateriel. 

Epri menjabarkan, nilai materiel kerugian warga korban penggusuran meliputi rumah, warung, kandang ternak, hingga lahan parkir yang tak bisa digunakan. 

"Imaterielnya, warga banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan peternak. Penghasilan warga sekitar Rp50 ribu-Rp100 ribu per hari sudah hilang sejak 260 hari usai penggusuran," ujar Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Yogyakarta ini. 

Selain ganti rugi, lanjut Epri, warga juga menuntut tempat lahan relokasi yang layak. Sebab, lahan relokasi yang dijanjikan Pemkab Bantul tak layak ditempati saat musim hujan. Disamping itu, lahan relokasi harus menjadi hak milik tiap warga korban penggururan, bukan hak mengelola atau hak yang lain. 

"Lahan di gumuk pasir belum ada bukti dan belum ada aturan hukum tata ruangnya. Bupati sempat janji untuk memberi ganti rugi masyarakat, tapi realisasinya konkret tak ada. Ini diperkuat dengan kedatangan Komnas HAM pada 29 Agustus 2017 lalu yang menyatakan Pemkab (Bantul) tidak serius memberikan ganti rugi," kata dia. 

Ngajiono, seorang warga tergusur di Parangkusumo yang ikut menggugat, mengatakan dirinya sudah sekitar enam tahun menempati lokasi yang digusur tahun lalu. Setelah penggusuran itu, ia mengontrak dan harus mengeluarkan biaya Rp2 juta per tahun. 

Warga Parangkusumo yang lain, Watin mengatakan warga sudah berupaya meminta kejelasan status tanah ke Kraton Yogyakarta. Namun, upaya itu selalu kandas lantaran tak mendapatkan respon positif dari Panitikismo Kraton Yogyakarta sebagai pihak yang memberikan kekancingan atau hak memakai lahan berstatus Sultan Ground. 

"Warga menempati dan mengelola selama 20 tahun tanpa status. Warga Desa Parangttitis banyak yang gak punya status tanahnya. Jangan salahkan warga kalau tanahnya gak punya status," ujarnya. 
(ALB)